KBB Krisis Anggaran, Sekda KBB Sebut Hanya Bisa Bayar Honor TKK Selama Sembilan Bulan

INILAHKORAN, Ngamprah - Kondisi keuangan defisit yang kini tengah melanda Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memicu kekhawatiran sejumlah pihak, salah satunya tenaga kerja kontrak (TKK).

Pasalnya, di tahun 2022 ini Pemda KBB hanya mampu membayar honor TKK selama sembilan bulan atau hingga September 2022. Bahkan, hingga saat ini belum ada kepastian pembayaran honor untuk tiga bulan ke depan.

Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin mengatakan, berdasarkan laporan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB, anggaran untuk gaji para honorer baru terakomodir hingga September.

Baca Juga: Gawat! 115 Pegawai Non ASN Satpol PP KBB Terancam Dirumahkan

"Kalau tidak salah, dulu Bapelitbangda mengalokasikan sembilan bulan. Ya, karena kita kondisi keuangan memang terbatas," katanya kepada wartawan.

Dengan adanya masalah krisis keuangan itu, jelas dia, pemerintah sempat berencana akan memotong gaji untuk 2.904 TKK pada Februari 2022 lalu, tetapi rencana itu tiba-tiba dibatalkan.

Padahal, rencana pemotongan gaji tersebut tercantum dalam surat edaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) nomor 900/228/BKAD tentang pedoman pembayaran honorarium non PNS perangkat daerah tahun anggaran 2022.

Baca Juga: KBB Gagal Jadi Tuan Rumah Porprov XIV Jabar 2022, Cabor Ini Tetap Lakukan Persiapan

"Realitanya kan dua sisi berbeda, anggarannya enggak ada di satu sisi butuh (tenaga honorer)," jelasnya.

Untuk saat ini, sambung dia, Pemda KBB masih mencari berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membentuk tim untuk mencari solusi yang tepat.

"Sebetulnya sudah ada rencana pengurangan gaji, tapi kan skenarionya jadi beda (dibatalkan). Jadi, untuk yang tiga bulan kita masih hitung-hitungan, uangnya dari mana," ucapnya.

Baca Juga: TMMD Imbangan 2022 Kembali Dilaksanakan di KBB, Hengky Sebut Sinergitas Ini Bakal Berkelanjutan

"Salah satu yang dipastikan terdampak dengan krisis keuangan ini, yakni TKK di Satpol PP KBB karena jika tidak anggaran, mereka terancam dirumahkan mulai Oktober 2022 mendatang," pungkasnya. *** (agus satia negara).