Bawaslu Kabupaten Cirebon Petakan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak

INILAHKORAN, Cirebon - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon mulai melakukan pemetaan potensi kerawanan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini.

Itu karena, pada Pemilu 2024 menjadi zona merah dan menempati urutan ke 4 se Jawa Barat dan urutan ke 26 se Nasional. Zona merah ini menjadi daerah yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

"Tapi pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan sukses tanpa ekses. Nah, potensi kerawanan Pilkada serentak kali ini ada 3 aspek yang menjadi fokus Bawaslu. Mulai dari tahapan kampanye, pelaksanaan dan rekapitulasi," ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Sadarudin Parapat (Ucok), Jumat16 Agustus 2024.

Menurutnya, selain  13 indikator yang menjadi fokus Bawaslu indikator lainnya yaitu potensi kerawanan adalah peredaran money politik. Dari hasil kajian Kabupaten Cirebon memiliki potensi kerawanan. Salah satunya terjadi pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS.

"Biasanya ada pemilih yang bukan warga kabupaten Cirebon justru malah diberikan hak untuk memilih. Ini terjadi pada Pilkada 2018 silam, sehingga ini yang jadi muncul kerawanan. Hal ini penting untuk dilakukan mitigasi sebagai bahan pencegahan dari Bawaslu," ucapnya.

Sementara itu, Setda Kabupaten Cirebon Hilmy Riva'i  memastikan,  komitmen pihaknya selaku ASN akan memegang teguh netralitas pada pelaksanaan Pilkada nanti.
dirinya berharap, partisipasi masyarakat pada Pilkada bisa lebih maksimal.

"Ya  minimal sama dengan Pemilu. Biasanya tren partisipasi pada Pilkada akan meniru, dan ini harus ada pendidikan politik kepada masyarakat agar partisipasi masyarakat bisa naik," tukasnya.

Hilmy juga meminta kepada semua pihak untuk menyatukan persepsi terkait daerah rawan pelaksanaan Pilkada nanti. Sehingga memiliki kesamaan terkait daerah rawan Pilkada.