Bawaslu KBB Ungkap 76 Aduan Soal Pencatutan Nama Warga untuk Dukung Paslon Jelang Pilkada 2024

Bawaslu KBB mengambil sejumlah langkah terkait maraknya pencatutan nama warga untuk mendukung bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat jalur perseorangan untuk Pilkada 2024.

Bawaslu KBB Ungkap 76 Aduan Soal Pencatutan Nama Warga untuk Dukung Paslon Jelang Pilkada 2024
Bawaslu KBB mengambil sejumlah langkah terkait maraknya pencatutan nama warga untuk mendukung bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat jalur perseorangan untuk Pilkada 2024.

INILAHKORAN, Ngamprah - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengambil sejumlah langkah terkait maraknya pencatutan nama warga untuk mendukung bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat jalur perseorangan untuk Pilkada 2024.

Menyikapi persoalan tersebut, Bawaslu KBB membuka posko pengaduan warga yang namanya dicatut baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.

"Kami dari awal ketika verifikasi administrasi atau vermin sudah membuka posko apabila ada nama warga yang dicatut untuk melaporkan. Memang beberapa warga yang melaporkan ketika vermin langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam Silonkada," kata Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah Sopandi saat ditemui, Rabu 10 Juli 2024.

Baca Juga : Polda Jabar Didemo Massa Soal Dugaan Gratifikasi Ketua KPUD Indramayu

Menurutnya, mungkin ada masyarakat yang belum bisa mengakses laman informasi pilkada, namun saat dilakukan verifikasi faktual atau verfak namanya pun dicatut.

"Itu kita catat dan sampai hari ini pun jika ada yang merasa dicatut silakan datang ke posko kita baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan," tuturnya.

"Kita juga buka posko pengaduan di kecamatan juga terkait dengan pencatutan tersebut," sambungnya.

Baca Juga : Tanpa Izin, Warga Cirata Kaget Namanya Dicatat Bacalon Bupati Bandung Barat Jalur Perseorangan 

Riza menyebut, sejak verifikasi administrasi pihaknya sudah mencatat 76 laporan aduan pencatutan nama yang masuk dan beberapa sudah pihaknya tindaklanjuti menjadi tidak memenuhi syarat (TMS).

Halaman :


Editor : Bsafaat