Bawaslu Pantau Netralitas ASN Cianjur via Medsos
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur memiliki tim khusus untuk memantau netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di media sosial menjelang Pemilu 2024.
INILAHKORAN, Cianjur - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur memiliki tim khusus untuk memantau netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di media sosial menjelang Pemilu 2024.
Komisioner Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Cianjur, Tatang Sumarna mengatakan, pihaknya membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan kampanye di Cianjur termasuk mengawasi unggahan ASN di media sosial.
"ASN menjadi kelompok yang rentan menjadi sasaran kampanye atau turut mengkampanyekan peserta Pemilu 2024, sehingga kami membentuk tim khusus berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang kerap terjadi di setiap gelaran pesta rakyat," katanya, Senin 27 November 2023.
Baca Juga : Singgung Peran Santri, Para Kiai di Ciamis dan Tasikmalaya Sebut Ganjar-Mahfud Sangat Peka
Tim khusus tersebut, ungkap dia, beranggotakan internal dari Bawaslu Cianjur, sebanyak 25 orang mulai dari unsur pimpinan dan sekretariat Bawaslu yang bertugas memantau seluruh kegiatan ASN di media sosial mulai dari tulisan dan video.
Pihaknya mencatat dari hasil pemetaan pada pemilu sebelumnya terdapat tiga hal yang menjadi indeks kerawanan pemilu di media sosial, berita bohong atau hoaks, sara dan ujaran kebencian serta unggahan yang bersifat merusak netralitas ASN.
"Pengawasan langsung terhadap kegiatan ASN di Cianjur juga dilakukan dengan melibatkan Panwaslu di setiap kecamatan, termasuk melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan," katanya.
Tatang menambahkan, pihaknya meminta masyarakat dapat membantu melakukan pengawasan terhadap kegiatan ASN yang ada di lingkungan tempat tinggal-nya ketika melakukan pelanggaran seperti terlibat dalam kampanye atau mempromosikan calon peserta Pemilu 2024.
Baca Juga : Wali Kota Depok Imbau Gen Z Gak Golput pada Pemilu 2024
"Selama ini, kami banyak terbantu dengan laporan yang masuk dari masyarakat, seperti masukan terkait calon anggota legislatif peserta pemilu sampai dengan alat peraga kampanye yang terpasang di lokasi terlarang," katanya. (antara)
