Bedol Desa ala Dedi Mulyadi, Boyong Pasukan Purwakarta ke Pemprov Jabar, Pengamat: Tidak Punya Etika

INILAHKORAN, Bandung - Fenomena "bedol desa" ASN Purwakarta ke Pemerintahan Provinsi Jawa Barat kembali berlanjut.

Terbaru, mantan Sekda Purwakarta Norman Nugraha resmi ditunjuk Gubernur Dedi Mulyadi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar menggantikan Nanin Hayani sejak 25 September 2025 lalu.

Dengan masuknya Norman, jumlah aparatur sipil negara (ASN) Purwakarta yang diboyong Dedi Mulyadi ke Pemprov Jabar sudah mencapai 15 orang. Sebagian besar dari mereka pun menempati posisi strategis.

Pengamat Kebijakan Politik dan Kebijakan Publik Yusfitriadi menilai apa yang dilakukan Gubernur Dedi Mulyadi ada tiga kemungkinan.

Kemungkinan pertama, kata Yus, diboyongnya ASN Purwakarta ke Pemprov tak lain sebagai upaya mencari orang yang satu frekuensi dalam bekerja dan percepatannya.

"Ya kita khusnudzon saja gitu loh. Artinya Dedi Mulyadi pengen cepat, pengen bangun Jabar, tapi tidak ada satu frekuensi, karena Dedi Mulyadi orang baru di Jawa Barat, misalnya. Sehingga dia narik orang-orang yang menjadi kabinetnya dulu ketika jadi bupati. Sehingga harapannya, dengan kesamaan frekuensi itu akan mudah mempercepat," ujar Yus saat dihubungi INILAH, Minggu 28 September 2025.

Kemungkinan kedua, lanjut dia, bisa jadi ada janji kampanye Dedi ketika akan bertarung di kontestasi Pilgub Jabar 2024 lalu. Bila menang, akan memboyong orang yang telah berkontribusi.

"Namanya juga kemungkinan. Kemudian kemungkinan inilah, Dedi Mulyadi saatnya menepati janji. Sekarang ketika menang di gubernur. Intinya nepotisme dan kolusi," ucapnya.

Ketiga, kata Yus, bisa jadi ada kepentingan konspirasi dibaliknya. 

"Yang dimaksud konspiratif adalah ketika kemudian akan bermain-main, pragmatis, transaksional dengan pihak manapun, harus dengan orang yang sudah dikenal. Tidak bisa dengan orang lama yang belum dikenal, apalagi orang baru. Harus dengan orang lama yang mempunyai spirit yang sama. Kemungkinannya begitu," kata Yus.

Lebih lanjut dia menuturkan, wajar bila ada sikap pragmatis politik, keinginan satu frekuensi yang dilakukan kepala daerah untuk mengakselerasi kinerjanya. Namun menurutnya, tetap harus dilakukan dengan etika.

"Jadi, saya pikir Dedi Mulyadi tidak punya etika. Emangnya di Pemprov tidak ada ASN kompeten? Dan seterusnya. Saya pikir, sama sekali tidak punya etika Dedi Mulyadi, kalau kemudian bedol desa dari Purwakarta. Kalau urusan kepangkatan, urusan administrasi, kalau itu gampang diurus, gampang dicari. Tapi yang pasti, etika itu kan susah untuk dipegang oleh banyak orang," tegasnya.

Yus menilai, dengan adanya 'bedol desa' Purwakarta yang dilakukan Dedi Mulyadi, terlebih di posisi-posisi strategis dan 'basah', menurutnya tak jauh dari tiga kemungkinan tersebut.

"Nah itu, saya melihat itu emang wilayah-wilayah strategis karena tiga kepentingan tadi. Kepentingan penyamaan frekuensi, kepentingan konspirasi dan juga kepentingan-kepentingan kolusi. Karena ini pembuktiannya Dedi Mulyadi dan pembuktiannya di kampanye, pembuktiannya di sana. Sehingga bagi saya tidak punya etika ketika sikap gubernur seperti itu," ujarnya.

Sebelum Norman, Dedi Mulyadi menarik 10 ASN eselon III dan IV dari Purwakarta, antaranya, Maksum Kosasih, Endah Fitriah, Dayli Setiaji, Muhammad Kosim, Dadi Sadali, Rudi Hermawan Kusumah, Ervin Aulia Rahman, Kosasih, Muhtar Jalaludin dan Edi Sukandar.

Mundur ke belakang, Dedi juga memboyong empat orang dari Purwakarta ke Jabar, seperti Purwanto yang diplot sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Asep Supriatna menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah Jabar, Deni Darmawan menjadi Direktur RSUD Al Ihsan (Welas Asih) dan Agung Wahyudi menjadi Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar.