Belanja Masalah dengan Blusukan, Bacawalkot Cimahi Adhitia Yudhistira Ungkap Fakta Kondisi yang Dihadapi Warga Cimahi di Berbagai Wilayah 

Bakal Calon Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira menemukan berbagai fakta kehidupan masyarakat Cimahi yang luput dari pantauan Pemerintah Kota (Pemkot Cimahi).

Belanja Masalah dengan Blusukan, Bacawalkot Cimahi Adhitia Yudhistira Ungkap Fakta Kondisi yang Dihadapi Warga Cimahi di Berbagai Wilayah 
Bakal Calon Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira menemukan berbagai fakta kehidupan masyarakat Cimahi yang luput dari pantauan Pemerintah Kota (Pemkot Cimahi).

INILAHKORAN, Cimahi - Bakal Calon Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira menemukan berbagai fakta kehidupan masyarakat Cimahi yang luput dari pantauan Pemerintah Kota (Pemkot Cimahi).

Dikemas dalam 'Politik Silaturahmi', Adhitia Yudhistira melakukan manuver politiknya  dengan cara blusukan ke berbagai wilayah hingga pelosok Kota Cimahi untuk melakukan belanja masalah.

Menurutnya, ada berbagai persoalan rumit yang dihadapi warga Cimahi yang hingga kini belum bisa dientaskan pemerintah, mulai dari kesehatan, sosial hingga ekonomi yang membuat mereka tak berdaya.

"Persoalan pertama saat blusukan, yakni  kesehatan warga, kesehatan lingkungan baik itu soal sampah, sanitasi, pola hidup yang baik yang sehat seperti apa, itu masih mengkhawatirkan," kata Adhit saat ditemui belum lama ini.

"Apalagi di gang-gang yang sempit sangat mengkhawatirkan kondisinya," sambungnya.

Salah satunya, persoalan sanitasi di mana banyak sekali gorong-gorong yang tidak jalan, sehingga bisa jadi sumber penyakit tempat berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk.

"Sehingga acap kali jadi tempat di mana menjadi lonjakan kasus DBD tertinggi. Karena banyak sekali yang berkaitan dengan sanitasi masih kurang di gang-gang sempit," katanya.

Kedua, lanjut Adhitia, yang paling sering dikeluhkan warga di gang-gang sempit adalah persoalan sampah. Sebab, dirinya  juga belum menemukan banyak sekali tong sampah di gang-gang sempit di Cimahi. Padahal, semangat memilah sampahnya sudah tinggi. 

"Sebagai contoh di RW 06 Kelurahan Leuwigajah, ketua RW-nya turun langsung dalam memilah sampah. Di sana ada juga etalase barang bangunan bekas yang boleh diminta oleh warga secara gratis. Itu di  Leuwigajah saya nemu itu dan itu luar biasa," jelasnya.

Adhit menilai, dari sampah menjadi nilai merupakan berkah karena memang leadership dari RW-nya juga betul-betul memperlihatkan melalui aksi nyata dengan melakukan pemilahan sampah.

"Yang sangat saya sayangkan, dari hasil blusukan adalah banyak sekali tempat penampungan sampah sementara RW yang tidak ada lahannya ataupun sudah ada tapi tidak kontinyu," ucapnya.

"Itu kaya misalkan tempat untuk membuat pupuk organik dari sampah organik dan maggotisasi si tempatnya udah rusak. Karena mereka kekurangan biaya untuk operasional. Nah itu yang harus diintervensi oleh pemerintah," paparnya.

Terakhir, dari hasil blusukan adalah masalah lapangan pekerjaan. Sebagaimana diketahui, jumlah pengangguran terbuka di Kota Cimahi ini sekitar 35.000 orang. Namun, hal itu bukan karena kekurangan lapangan pekerjaan saja.

"Jadi setelah saya dalami hasil belanja masalah saya yang paling krusial adalah kesesuaian antara lapangan pekerjaan yang dibutuhkan dengan skill yang dimiliki masyarakat di Cimahi itu belum padan atau linier," ujarnya.

Adhitia menyebut, yang harus dilakukan pemerintah, yaitu bagaimana memadankan keahlian yang dimiliki oleh warga Cimahi yang belum bekerja atau siap bekerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada di Cimahi.

Kemudian, untuk mengentaskan pengangguran terbuka lantaran dirinya melihat semangat berwirausaha di Cimahi sudah tinggi.

"Buktinya, di setiap gang itu banyak sekali warung, banyak sekali tukang seblak atau ibu-ibu yang daripada menganggur mereka membuka warung seadanya. Artinya, semangat berwirausaha sudah tinggi di Cimahi ini, tinggal peran pemerintah adalah bagaimana mengakomodir akses modal," terangnya.

Pasalnya, tanpa modal atau tambahan modal mereka mereka stagnan dalam berwirausaha, seperti berdagang.

"Tapi jangan juga sampai salah mereka mengakses modal kerja dari lembaga-lembaga keuangan yang tidak memiliki sertifikasi OJK atau LPS atau yang sering kita dengar adalah Bank Emok yang akhirnya tidak ada kesesuaian antara pendapatan yang dihasilkan dengan beban bunga yang harus mereka bayar," bebernya.

"Akhirnya apa yang terjadi, terlilit hutang. Jadi usaha bangkrut meninggalkan hutang itu banyak terjadi. Akses modal itu  harus diintervensi oleh pemerintah," sebutnya.*** (agus satia negara)


Editor : JakaPermana