Tim Gabungan Tindak 23 Tempat Usaha Yang Gunakan Air Tanah
Ada 23 perusahaan yang ditindak Satpol PP Jawa Barat bekerjsama dengan pemkot Bogor dalam penindakan yang dilakukan selama 3 hari
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor - Sebanyak 23 tempat usaha yang menggunakan air tanah ditindak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat selama tiga hari operasi gabungan pengawasan di wilayah Kota Bogor.
Operasi penindakan tempat usaha yang menggunakan air tanah dimulai 15 Juni sampai 17 Juni 2020. Dalam operasi kali ini dilibatkan Dinas ESDM Jawa Barat serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, yakni Satpol PP, DLH, Bapenda serta Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.
Kepala Bidang Penegakan Perda dan Pergub pada Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Wardhana mengatakan, ada 23 tempat usaha baik hotel, rumah sakit, showroom dan mal yang diberikan surat teguran hasil operasi gabungan tiga hari terkait penggunaan air tanah di Kota Bogor. Rata-rata tempat usaha ini didapati belum memperpanjang izin pengusahaan air tanah.
"Pada umumnya yang kami didatangi mengakui bahwa mereka ada yang belum memperpanjang izin, termasuk juga pembayarannya ketika izin habis sampai sekarang belum dilunasi. Ada juga yang diduga menggunakan air tanah, setelah dikunjungi dengan proses pengujian air, ternyata tidak menggunakan air tanah tapi air PDAM," ungkap Wardhana saat dihubungi via telpon, Minggu (19/6/2022).
Wardhana memaparkan, tempat usaha yang mendapatkan peringatan umumnya menyatakan akan melakukan pengurusan perizinan termasuk ada juga yang membayar tunggakan pajak. Surat teguran ini berlaku hingga 15 hari kedepan.
"Dari yang melanggar umumnya akan menyelesaikan urusan izin, sementara itu pembayaran tunggakan sesuai pernyataan yang dibuat. Secara normatif kami beri waktu 15 hari kalender dari sejak surat teguran disampaikan oleh tim gabungan," terangnya.
Baca Juga: Sahabat Ini Ungkap Kehebatan Sofiana Yusuf Bobotoh Persib dari Bogor yang Meninggal di GBLA
Wardhana membeberkan, Satpol PP Jawa Barat akan melayangkan surat teguran kembali jika dalam waktu 15 hari tidak ada pengurusan. Sanksi sampai pencabutan izin bisa saja dijatuhkan apabila tempat usaha tersebut masih tetap mengindahkan peringatan berikutnya.
"Nanti kami lihat dalam 15 hari ini sejauh mana responnya, kalau ada yang membandel kami berikan peringatan berikutnya atau tergantung nanti kondisi seperti apa. Iya (sanksi-red) bisa ditutup sumber airnya, atau mungkin bisa pengadilan juga," bebernya.
Terpisah, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Lia Kania Dewi menjelaskan, operasi gabungan pengawasan dengan leading sektor Satpol PP Provinsi Jawa Barat mengacu terhadap Perda Provinsi Jawa Barat 5/2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Perda Provinsi Jawa Barat 1/2017 tentang Pengelolaan Air Tanah.
Baca Juga: Terungkap! Ini Sosok 2 Bobotoh yang Tewas di Pertandingan Persib Vs Persebaya, Ada yang dari Bogor
"Pajak air tanah ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor. Tahun 2022 ini, Bapenda Kota Bogor ditargetkan untuk penerimaan pajak air tanah sebesar Rp4,7 miliar," jelasnya.
Lia menerangkan, di Kota Bogor itu penggunaan air tanah sebetulnya tidak terlalu besar. Target satu tahun di APBD kita Rp4,7 miliar. Potensi penerimaan pajak air tanah tersebut dari 97 wajib pajak yang tercatat saat ini di Bapenda Kota Bogor. Sementara 23 tempat usaha hasil operasi gabungan, sambung Lia, instansinya belum bisa memungut pajak lantaran belum ada ketetapan nilai perolehan air dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Yang belum memiliki izin 23 yang kemarin kami sidak, nanti kalau sudah punya izin dari provinsi, kemudian nilai perolehan air ditetapkan provinsi, nanti ditetapkan pajaknya, baru dipungut oleh Bapenda Kota Bogor," terangnya.
Lia juga mengatakan, secara penerimaan, pajak air tanah terbilang paling rendah dibandingkan dengan jenis pajak daerah lain. Sebab Kota Bogor lebih menitikberatkan untuk menjaga air tanah ini.
"Pajak air tanah memang bukan suatu menjadi prioritas karena Kota Bogor sendiri justru berorientasi untuk kelestarian lingkungan, seminimal mungkin untuk tidak menggunakan air tanah, makanya pelayanan PDAM yang harus diperluas," pungkasnya.
Editor : inilahkoran
