BOS Jadi Solusi SPP Bukan Opsi

Oleh : : Yuliantono

Perdebatan mengenai pembiayaan pendidikan kembali mencuat di Jawa Barat. Di tengah munculnya wacana menghidupkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat justru mengambil arah berbeda.

Bagi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, persoalan utama sekolah negeri saat ini bukan kekurangan anggaran, melainkan bagaimana anggaran yang sudah tersedia dikelola secara tepat dan akuntabel. Karena itu, dia menegaskan tidak ada alasan untuk kembali membebankan biaya kepada orang tua siswa.

Menurut Dedi, hasil evaluasi pemerintah menunjukkan kebutuhan operasional sekolah negeri masih dapat dipenuhi melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan bantuan operasional yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Saya sudah cek. Cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup, sampelnya banyak, datanya banyak,” ujar Dedi, dikutip dari akun media sosialnya, Minggu (19/7).

Alih-alih membahas penambahan sumber pendanaan, Dedi justru menyoroti hasil pemeriksaan yang menemukan penggunaan dana BOS di luar kepentingan pendidikan. Menurutnya, nilai temuan tersebut pada APBD 2025 mencapai sekitar Rp4 miliar.

Temuan itu menjadi alasan mengapa dia menilai solusi persoalan pendidikan tidak terletak pada menghidupkan kembali SPP. Jika tata kelola belum sepenuhnya tertib, tambahan dana justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, bahkan risiko hukum bagi pihak sekolah.

“Artinya cukup. Kalau terlalu lebih nanti ada potensi untuk digunakan yang lain, malah jadi beban bagi kepala sekolah. Kasihan, jangan sampai ada yang terkena aspek kriminal gara-gara salah kelola BOS,” katanya.

Bagi Dedi, perhatian pemerintah seharusnya diarahkan pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Perbaikan ruang kelas, sarana belajar, hingga fasilitas penunjang pendidikan dinilai jauh lebih mendesak dibanding membuka kembali ruang pungutan kepada masyarakat.

“Pokoknya sekolah harus oke, siswa-siswanya harus kreatif, dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk itu,” ucapnya.

Dia juga mengingatkan, kebijakan sekolah negeri gratis merupakan perubahan yang belum lama dinikmati masyarakat Jawa Barat.

Saat masih menjadi anggota DPR RI, Dedi mengaku kerap menemukan siswa yang menunggak biaya sekolah di sejumlah SMA negeri di berbagai daerah, bahkan beberapa kali ikut membantu melunasi tunggakan tersebut. Pengalaman itu membuatnya tidak ingin kondisi serupa kembali terulang.

Baginya, pendidikan gratis bukan sekadar kebijakan anggaran, melainkan bentuk kehadiran negara untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan, tanpa dibatasi kemampuan ekonomi keluarganya. Karena itu, Dedi mengajak seluruh pihak menjaga komitmen tersebut.

“Yuk sama-sama berkomitmen untuk menjaga pendidikan di Jawa Barat menuju kualitas yang lebih baik. Kita buktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai representasi negara bisa mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa biaya,” tutupnya. (gin)