Cimahi Perketat Pengawasan Makanan Bergizi Gratis, Kumpulkan Seluruh Penanggung Jawab SPPG

INILAHKORAN, Cimahi – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi mengambil langkah proaktif untuk mencegah kasus keracunan akibat program Makanan Bergizi Gratis (mbg) dengan mengumpulkan seluruh kepala atau penanggung jawab Sarana Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengolah dan mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk pelajar serta ibu hamil dan menyusui.
 
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang mencatat jumlah korban keracunan MBG tertinggi, mencapai 1.333 orang.
 
"Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada kejadian (keracunan) oleh MBG dari SPPG di kita. Menyikapi rentetan kejadian, kita antisipasi," kata kata Wakil Wali kota cimahi, Adhitia Yudisthira, Senin 29 September 2025.

"Jadi kita panggil penanggung jawab SPPG di Cimahi, Insyaallah Rabu depan," ujarnya.
 
Dalam pertemuan tersebut, jelas Adhitia, setiap kepala atau penanggung jawab dapur MBG akan diminta untuk menjelaskan secara rinci terkait teknis pelaksanaan pengolahan menu MBG yang akan disajikan setiap harinya. 

Menurutnya, Pemkot Cimahi ingin memastikan bahwa seluruh proses pengolahan makanan dilakukan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan yang telah ditetapkan.
 
"Nanti jadi kita akan tanya teknis, seperti memasak jam berapa dan sebagainya. Kita sepakati teknis-teknis seperti proses pengolahan, sertifikasi kesehatan, kelayakan dapur, petugasnya," paparnya.

"Apalagi menurut Labkesda Jabar kan pemicu utama kejadian ini bakteri di masakan," sambungnya.
 
Selain itu, lanjut Adhitia, pemanggilan ini juga bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan oleh dinas terkait di Pemkot Cimahi yang beririsan dengan program MBG. 

Pasalnya, selama ini pengawasan program oleh daerah dinilai masih lemah, sehingga perlu ditingkatkan agar program MBG dapat berjalan dengan optimal.
 
"Jalur koordinasi perlu diperkuat dengan dinas di pemkot yang beririsan sama MBG-nya. Misalnya Dinkes, Disdik, Dispangtan, pokoknya Forkopimda. Termasuk nanti Polri dan Kejaksaan juga ya," sebutnya.

Adhitia menegaskan bahwa program MBG merupakan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat jika dijalankan dengan baik. Di Kota Cimahi sendiri, saat ini baru ada 19 SPPG yang beroperasi.
 
"Ini program yang mulia sebetulnya, investasi jangka panjang cuma hasilnya tidak bisa dilihat 1 atau 2 tahun ke depan. Di Cina saja itu 25 tahun baru ada hasilnya, tapi tentu pelaksanaannya sangat baik," ujarnya.

"Nah di kita juga begitu, ahli gizi di SPPG harus bertanggung jawab atas perannya, termasuk pekerja lainnya," tandasnya.*** (agus satia negara)