Dari Sentilan, Lahir Penjagaan Malam

Oleh: Agus Satia Negara

Malam belum terlalu larut ketika sejumlah pejabat Kota Cimahi meninggalkan ruang-ruang kantor. Mereka memilih turun ke jalan, menyusuri lingkungan warga, mendengar keluhan dari rumah ke rumah.

Ada yang ingin disampaikan dari langkah itu. Bukan sekadar memastikan ronda berjalan atau melihat kondisi keamanan lingkungan. Pemerintah ingin hadir lebih dekat, setelah sebuah sentilan membuat Kota Cimahi merasa perlu bercermin.

Kota yang sejak lama dikenal sebagai “Kota Tentara” justru mendapat sorotan karena persoalan begal dan peredaran minuman keras ilegal. Sentilan itu datang dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Bagi Wali Kota Cimahi Ngatiyana, teguran tersebut terasa menohok.

“Pada saat itu kita sudah disentil oleh Bapak Gubernur, Pak KDM. Kota tentara kok banyak begal, kota tentara kok banyak minuman. Nah, di situ malu juga kita,” kata Ngatiyana saat mengikuti program Pawang Ronda bersama Forkopimda dan masyarakat di RW 07 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Rabu (2/9) malam.

Rasa malu itu kemudian tidak berhenti menjadi perasaan. Pemerintah menjadikannya sebagai peringatan sekaligus alasan untuk bergerak lebih dekat ke tengah masyarakat. Lahirnya Pawang Ronda menjadi salah satu jawabannya.

Melalui program tersebut, wali kota, sekretaris daerah, jajaran pimpinan daerah hingga unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turun langsung pada malam hari.

Mereka tidak hanya berpatroli, tetapi duduk bersama warga dan mendengarkan persoalan yang selama ini mungkin hanya terdengar dari balik laporan.

“Seorang wali kota saja turun ke lapangan. Ini sebuah kepedulian. Sekda juga ikut turun malam-malam, meninggalkan keluarga sampai jam sembilan atau jam sepuluh. Karena apa? Karena cinta terhadap masyarakat Kota Cimahi,” tegas Ngatiyana.

Bagi pemerintah, keamanan lingkungan tidak cukup dijaga dari balik meja. Ada persoalan yang baru terlihat ketika pejabat datang langsung ke kampung-kampung, ketika warga diberi ruang untuk bercerita tanpa harus membawa keluhannya ke gedung pemerintahan.

Karena itu, pola jemput bola sengaja dipilih. Pemerintah yang datang kepada warga, bukan sebaliknya. Warga tidak harus menunggu persoalan membesar. Tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor pemerintahan atau kepolisian untuk sekadar menyampaikan keresahan. Cukup di lingkungan mereka sendiri, persoalan itu bisa dibicarakan bersama.

(gin)