Dedi Mulyadi Beberkan Alasan Pemprov Jabar Ajukan Pinjaman ke Bank bjb

INILAHKORAN.ID - Di tengah sorotan publik soal rencana pinjaman daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluruskan isu yang berkembang. Menurutnya opsi pinjaman pembangunan bukan disebabkan kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB), melainkan karena tertundanya dana transfer dari pemerintah pusat yang nilainya menembus lebih dari Rp 3 triliun.

Menurutnya, narasi yang mengaitkan pinjaman dengan program pemutihan pajak tidak tepat. Justru kata dia, kebijakan tersebut berdampak positif terhadap pendapatan daerah dan kepatuhan wajib pajak.

"Pembebasan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat justru sangat menguntungkan. Mampu meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor Provinsi Jawa Barat," ujar Dedi dikutip dari media sosialnya, Minggu 1 Maret 2026.

Ia menyebut, program itu berhasil menarik kembali 1,4 juta wajib pajak untuk melunasi kewajibannya, memperluas basis penerimaan daerah di sektor pajak kendaraan.

Dedi mengungkapkan, tekanan fiskal saat ini dipicu dua faktor utama. Pertama, masih adanya tagihan dana bagi hasil (DBH) pajak dari pemerintah pusat untuk tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai hampir Rp1,5 triliun. Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp1 triliun telah diakui.

Kedua, penundaan dana bagi hasil pajak tahun 2026 sebesar Rp2,430 triliun. Jika diakumulasi, dana yang belum masuk ke kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melampaui Rp3 triliun.

"Ini sudah lebih dari Rp3 triliun sebenarnya keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertunda dari pemerintah pusat," ucapnya.

Situasi inilah yang kemudian memunculkan opsi pembiayaan alternatif, termasuk pinjaman ke Bank bjb. Namun Dedi menegaskan, langkah tersebut masih dalam tahap kajian dan analisis, belum menjadi keputusan final.

Meski menghadapi tekanan arus kas, Dedi memastikan agenda pembangunan strategis tidak berubah. Sejumlah proyek besar tetap masuk perencanaan, antara lain pembangunan Jalan Puncak II dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp1 triliun.

Selain itu, terdapat proyek underpass Cimahi sekitar Rp150 miliar, underpass Citayam di Kota Depok sekitar Rp170 miliar, serta jembatan layang Bulak Kapal di Kota Bekasi sekitar Rp270 miliar. Infrastruktur tersebut dinilai krusial untuk mengurai kemacetan dan mendorong konektivitas wilayah.

Dedi juga memberi penegasan politik, jika pinjaman benar-benar ditempuh, beban pelunasannya tidak akan diwariskan ke pemerintahan berikutnya.

"Andai kata pun terjadi pinjaman, pinjaman itu hanya berlaku saat saya memimpin. Jadi pinjamannya dilunasi maksimal tahun 2030. Tidak akan membebani kepemimpinan pada periode berikut," tegasnya.***