Dedi Mulyadi Fokus Salurkan APBD untuk Rakyat Jabar: Pendidikan, Jalan, dan BPJS

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pengelolaan keuangan negara dari APBD untuk memakmurkan masyarakat Jabar.

Sebab, Dedi Mulyadi meyakini ketika diamanahkan menjadi pemimpin, maka harus ada perbuatan nyata yang dilakukan kepada masyarakat.

Untuk itu, selama menjabat menjadi Gubernur Jabar sekitar 100 hari terakhir, maka setiap kebijakannya diakui Dedi Mulyadi sebisa mungkin langsung berkaitan dengan masyarakat. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta lingkungan.

"Bagi saya, menjadi pemimpin yang beragamanya baik, yaitu pemimpin yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemamuran rakyatnya," kata Dedi Mulyadi dalam unggahan video di media sosialnya yang dikutip, Selasa 24 Juni 2025.

Kaum papa atau kurang mampu diakuinya menjadi sorotan utama, seperti di bidang pendidikan. Dimana saat ini tengah diupayakan dengan membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas dan memberikan beasiswa kepada masyarakat miskin, yang jumlahnya mencapai 12.600 keluarga miskin.

"Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik, tapi miskin. Maka saya pengen jadi 20 ribu keluarga miskin yang bisa sekolah di sekolah pemerintah. Dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu, beli baju sekolah," ucapnya.

"Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri. Kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat," imbuhnya.

Dalam pembangunan infrastruktur kata Dedi, Pemerintah Provinsi Jabar menyiapkan anggaran dari hasil efisiensi sebesar Rp3,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan dan sanitasi.

"Jalan-jalan sudah mulai dibangun di berbagai tempat walaupun kita baru fokus pada jalan provinsi karena itu yang menjadi kewajiban kita," katanya.

Di samping itu, dia juga menunjukan komitmennya terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat. Pemprov Jabar akan segera membayar tunggakan BPJS Kesehatan di masa lalu, dalam rancangan anggaran perubahan tahun 2025 ini.

Supaya jangan sampai mengganggu layanan kesehatan masyarakat di kabupaten/kota, utamanya yang mengandalkan BPJS Kesehatan.

"Kemudian ini nih BPJS nunggak Rp334 miliar yang dibayarkan ke kabupaten/kota. Sehingga nanti banyak warga yang tidak bisa dibayarkan oleh BPJS ketika sakit. Di perubahan anggaran akan saya masukan," tegasnya.

Selanjutnya, permasalahan-permasalahan sosial yang kerap dihadapi oleh masyarakat, dari mulai rumahnya terkena longsor, warga yang melanggar hukum karena menggunakan tanah negara untuk berjualan ataupun bermukim, sedikit demi sedikit dituntaskan.

"Tapi tetap ketika mereka digusur, saya memberikan uang untuk mereka buat kontrak rumah, buat modal usaha baru di tempat lain, dan seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat," tandasnya.