Dedi Mulyadi Ogah Buru-buru Tetapkan Darurat Sampah Kota Bandung

INILAHKORAN.ID - Ancaman penuhnya kapasitas Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPAS) Sarimukti dalam waktu enam bulan ke depan menjadi alarm serius bagi Pemprov Jabar.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memilih mempercepat langkah penanganan, dibanding terburu-buru menetapkan status darurat sampah Kota Bandung.

Menurutnya, persoalan utama yang harus segera dijawab bukanlah status kedaruratannya, melainkan solusi nyata untuk menekan laju timbulan sampah yang terus meningkat. Dia khawatir penetapan status darurat tanpa langkah konkret justru memicu keresahan di tengah masyarakat.

"Status darurat sampah nanti kita lihat dulu. Jangan dibikin buru-buru darurat, nanti orang panik. Tetapi yang harus dilakukan bukan masalah daruratnya, melainkan langkah-langkah penanganan kedaruratannya dulu," ujar Dedi di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa (2/6/2026).

Dia menambahkan, kondisi Sarimukti saat ini sudah berada dalam situasi yang membutuhkan langkah antisipatif. Sebab itu, pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola pengangkutan dan pembuangan sampah konvensional.

"sampah itu Sarimukti enam bulan ke depan sudah penuh. Karena itu kita harus menyiapkan langkah mitigasinya dari sekarang," ucapnya.

Sebagai solusi, Pemprov Jabar mulai mendorong pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan menghadirkan mesin pengolah sampah di tingkat kelurahan. Teknologi tersebut dirancang untuk mengurangi volume sampah yang harus dikirim ke TPA, sekaligus menghasilkan nilai ekonomi baru.

Dedi menjelaskan, teknologi yang telah diuji coba di lingkungan Gedung Sate mampu mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif berupa briket dengan kapasitas pengolahan mencapai lima ton per hari.

"Di Gedung Sate sudah ada alat yang mengubah sampah menjadi bahan bakar. Bahasa sederhananya menjadi briket. Kapasitasnya lima ton per hari dan uji cobanya sudah berhasil," katanya.

Model pengolahan seperti itu akan diperluas ke berbagai kelurahan, sebagai bagian dari strategi mengatasi sampah dari sumbernya. Namun, pelaksanaannya memerlukan dukungan pembiayaan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

"Nanti akan saya ajak bicara wali kota, untuk menentukan pembiayaannya. Tidak mungkin semuanya ditanggung provinsi," tuturnya.

Dia menegaskan, teknologi tersebut tidak melanggar aturan lingkungan hidup karena hasil akhirnya berupa bahan bakar alternatif yang dapat dimanfaatkan sektor industri. Dengan demikian, pengurangan sampah dilakukan melalui proses pengolahan, bukan pembakaran terbuka yang berpotensi mencemari lingkungan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang Pemprov Jabar, untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPAS Sarimukti, sekaligus membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri di tingkat daerah.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan tingginya mobilitas warga dan wisatawan selama rangkaian libur panjang sejak Lebaran hingga Iduladha telah meningkatkan tekanan terhadap pengelolaan sampah di Kota Bandung.