Buntut Camat Coblong Ditegur Dedi Mulyadi, Erwin: Pemimpin Harus Berani!

INILAHKORAN.ID - Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menegaskan, aparat kewilayahan harus berani menjalankan instruksi pimpinan menyusul teguran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada camat Coblong saat inspeksi mendadak (sidak) di Jalan Suci, Kota Bandung.

Menurutnya, camat merupakan kepanjangan tangan wali kota sehingga memiliki kewajiban melaksanakan setiap kebijakan maupun regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, seluruh camat diminta tidak ragu mengambil langkah penertiban apabila memang diperlukan.

"Kita ingin mengembalikan fungsi trotoar kepada fungsinya. Pemimpin itu harus berani. Kalau tidak berani jangan jadi pemimpin. Jadi kalau sudah ada instruksi dari atasan, kita harus berani menjalankan apa yang menjadi kebijakan maupun regulasi yang harus ditaati pemerintah," kata Erwin, Rabu (5/8/2026).

Dia menyampaikan, penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) memang harus dilakukan apabila ditemukan pelanggaran. Namun, langkah tersebut harus dibarengi solusi agar masyarakat yang terdampak tetap memiliki kesempatan untuk berusaha.

"Kalau ada instruksi, bagaimanapun PKL ini kan enggak ada izin. Tetapi tentunya pak KDM juga bijaksana. Ada kompensasi, ada juga yang dijadikan pekerjaan. Intinya yang di bawah harus sinergi mengimplementasikan apa yang menjadi perintah ataupun regulasi dari pemimpin di atasnya," ucapnya.

Dia menegaskan, penertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab Kecamatan Coblong. Masih ada sejumlah wilayah di Kota Bandung yang juga membutuhkan penataan sehingga seluruh lurah, camat, Satpol PP dan petugas ketenteraman dan ketertiban harus bergerak bersama.

"Di Kota Bandung ini sudah ada beberapa wilayah yang memang harus ditertibkan. Tentunya baik lurah, camat maupun Satpol PP termasuk trantib di kecamatan harus berkolaborasi dalam menegakkan perda," ujar dia.

Sebagai solusi bagi PKL yang terdampak penertiban, pemerintah kota tengah menyiapkan UMKM Center di 30 kecamatan. Program tersebut akan dilengkapi pusat inkubasi bisnis, fasilitas digital marketing dan sentra kuliner yang diharapkan menjadi lokasi relokasi bagi para pedagang.

"Saya berharap, para PKL atau pelaku UMKM yang terkena dampak penertiban bisa diakomodasi di sentra kuliner. Sekarang baru terbentuk di tiga kecamatan. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana di 30 kecamatan. Makanya setiap bertemu camat, saya selalu minta tolong agar mencari lokasi yang bisa dipakai untuk berdagang di sentra kuliner," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluapkan kekesalannya saat menggelar sidak di sepanjang Jalan Suci, Kota Bandung, Senin (3/8/2026). Dedi menemukan trotoar dipenuhi lapak PKL, tenda liar berdiri di bahu jalan dan mobil rusak yang dibiarkan terparkir selama berbulan-bulan.

Kondisi tersebut, membuatnya menegur langsung camat Coblong Ratna Rahayu Pitriyati yang mendampinginya saat sidak.