Dedi Mulyadi Siapkan Sekolah Maung untuk Pulihkan Sekolah Favorit

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan, sekolah favorit berstatus negeri yang ada di kabupaten/kota mulai tersisih secara kualitas oleh sekolah swasta.

Maka dari itu, kehadiran Sekolah Manusia Unggul (Maung) diharapkan menjadi solusi. Di mana sekolah negeri favorit atau unggulan di tiap kabupaten/kota, dijadikan Sekolah Maung.

Masukan dari DPRD Jabar agar Sekolah Maung tidak dibangun secara eksplosif, tetapi bertahap melalui pilot project, Dedi justru menilai kondisi pendidikan di Jawa Barat sudah berada pada titik yang membutuhkan intervensi cepat.

Menurutnya, penurunan kualitas sekolah negeri unggulan di Jawa Barat menjadi persoalan serius dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut sistem zonasi telah mengubah wajah pendidikan, terutama di sekolah-sekolah favorit yang sebelumnya menjadi pusat lahirnya siswa berprestasi.

“Setiap kabupaten/kota itu pasti ada sekolah favorit. Biasanya SMA 1. Kalau di (Kota) Bandung, SMA 3 dan SMA 5. Seiring dengan waktu, dengan diberlakukan zonasi, tingkat kualifikasi sekolah terus mengalami penurunan tajam,” ujar Dedi di Kota Bandung, baru-baru ini.

Hal ini menjadi dasar Pemprov Jabar menciptakan Sekolah Maung, agar sekolah unggulan di kabupaten/kota tetap ada. Dedi memandang, jika kualitas sekolah negeri terus dibiarkan menurun, ketimpangan akses pendidikan akan semakin melebar.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, sekolah negeri unggulan di Jawa Barat kini semakin sedikit.

“Kemarin Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan pada saya, di Jawa Barat sekolah yang punya kualifikasi sebagai sekolah unggul itu tinggal SMA 3. Yang lainnya sudah didominasi swasta,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Dedi, dipengaruhi banyak faktor, mulai dari menurunnya daya dukung pembiayaan, kualitas akademik peserta didik yang masuk, hingga perubahan kultur di lingkungan sekolah.

Ia bahkan menyinggung adanya fenomena merosotnya disiplin siswa di sekolah favorit. Dedi mencontohkan kejadian di salah satu sekolah unggulan di Purwakarta, ketika seorang murid mengolok-olok guru.

“Di sekolah favorit dulu SMA 1 Purwakarta, ada peristiwa yang menarik, di mana murid mengolok-olok guru. Itu kan salah satu juga problem yang dihadapi,” ucapnya.

Dedi memperingatkan, jika pemerintah provinsi tidak segera bertindak, sekolah berkualitas pada akhirnya hanya dapat diakses kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.

“Kalau ini terus-terusan pemerintah provinsi membiarkan, maka nanti yang sekolah di sekolah swasta adalah anak orang kaya, anak pejabat, anak pejabat tinggi, anak anggota DPRD,” katanya.

Dalam skema Sekolah Maung, Pemprov Jawa Barat akan mengembalikan pola seleksi siswa berbasis prestasi. Dedi mengatakan, sekolah-sekolah yang sebelumnya dikenal unggulan akan diberikan ruang lebih besar untuk menerima siswa berdasarkan kemampuan akademik maupun nonakademik.

“Khusus untuk sekolah-sekolah yang dulu menjadi sekolah unggulan, rekrutmen siswanya diperbesar untuk akademik dan prestasi non-akademik,” ujar Dedi.

Prestasi nonakademik yang dimaksud mencakup bidang olahraga, seni, dan berbagai kemampuan lain yang dinilai dapat membentuk manusia unggul.

“Kemudian non-akademiknya diperbesar. Misalnya kemampuan seni, kemampuan olahraga, kemampuan-kemampuan lain yang itu mampu membangun keunggulan manusia,” katanya.

Sisi lain, pemerintah juga menyiapkan skema dukungan bagi sekolah swasta agar dapat menampung siswa yang tidak lolos ke sekolah negeri unggulan. Khusus masyarakat ekonomi menengah ke bawah, pembiayaan akan dibantu pemerintah provinsi.

“Di sekolah swasta itu nanti dibuat untuk menampung siswa yang tidak masuk ke sekolah favorit tersebut, dengan pembiayaan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dibiayai oleh Provinsi Jawa Barat, dan kita juga akan mempertimbangkan subsidi-subsidi lain,” ujar Dedi.

Menjawab usulan DPRD agar Sekolah Maung diuji coba terlebih dahulu di satu daerah, Dedi menolak pendekatan tersebut. Menurut dia, konsep sekolah unggulan bukan hal baru, melainkan sistem yang dahulu sudah berjalan di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Kalau menurut saya bukan percontohan. Sekolah unggul itu dari dulu ada tiap kabupaten. Sekarang dikembalikan lagi. Zonasi tidak menjadi ruang yang paling besar, tetapi ruang paling besarnya adalah prestasi,” tegasnya.

Dedi juga mengkritik dampak sistem zonasi, yang dinilai memicu manipulasi administrasi kependudukan demi mengejar sekolah favorit.

“Misalnya anak-anak dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat ingin ke SMA 3, orang tuanya punya kemampuan, kan nanti tidak masuk gara-gara dia bukan warga setempat, atau nanti manipulatif menjadi warga setempat ikut di uwa-nya. Kan tidak bagus juga itu,” pungkasnya.***