Dedi Mulyadi Ultimatum Parkir Liar, Pungli Fasilitas Pemprov Jabar Terancam Ditangkap

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melayangkan peringatan keras kepada oknum yang nekat melakukan pungutan liar (pungli) parkir di fasilitas milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ia menegaskan, praktik Parkir Liar yang memanfaatkan aset publik untuk keuntungan pribadi merupakan pelanggaran serius dan tidak akan ditoleransi. Pemprov Jabar, kata dia, siap mengambil langkah tegas hingga penindakan hukum jika peringatan tersebut diabaikan.

Sikap tegas ini muncul setelah beredarnya potongan video yang menunjukkan dugaan aktivitas pungli parkir di kawasan tugu perbatasan Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan Kabupaten Subang. Video tersebut memicu perhatian publik dan memperkuat dugaan masih maraknya praktik Parkir Liar di sejumlah titik fasilitas umum.

“Saya ingatkan, bagi mereka yang mencoba menjadi tukang parkir dadakan, tukang Parkir Liar dengan memanfaatkan fasilitas yang dibangun oleh Pemprov untuk mengambil keuntungan sendiri, mohon dihentikan ya,” ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Selasa 24 Maret 2026.

Menurutnya, fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai sumber penghasilan ilegal tanpa dasar aturan yang jelas.

Dedi juga menekankan bahwa peringatan ini merupakan langkah awal sebelum tindakan tegas diberlakukan. Ia memastikan aparat akan turun langsung untuk melakukan penertiban di lapangan jika praktik tersebut masih ditemukan.

“Karena kami akan melakukan tindakan tegas kalau saya sudah ingatkan. Ini saya sudah ingatkan nih, yang areal spot-spot yang dibangun oleh Pemprov, kemudian tiba-tiba ambil keuntungan jadi tukang parkir, ngambilin uang tanpa bekerja. Saya ingetin ya, untuk tidak dilakukan. Hentikan, kalau enggak, anda akan ditangkap,” tegasnya.

Fenomena Parkir Liar sendiri kerap menjadi keluhan masyarakat karena tidak hanya membebani pengguna fasilitas umum, tetapi juga berpotensi menimbulkan praktik premanisme terselubung. Selain merugikan warga, pungli parkir juga mencederai upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola ruang publik yang tertib dan transparan.

Dengan ultimatum ini, Pemprov Jawa Barat ingin memastikan seluruh fasilitas publik tetap steril dari praktik pungli serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam memanfaatkan ruang-ruang publik yang telah dibangun.