Dedi Mulyadi Ungkap, Pemprov Pernah Punya Tunggakan BPJS Hingga Rp300 Miliar, Tapi Jor-joran Berikan Dana Hibah

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Dedi Mulyadi mengungkapkan, dulu Pemerintah Provinsi Jawa Barat pernah punya tunggakan BPJS hingga Rp300 miliar ke kabupaten/kota, tapi jor-joran dalam memberikan dana hibah.

Ini diungkapkan Dedi, bermula ketika disinggung mengenai biaya operasional BIJB Kertajati, yang mana Pemprov Jabar berkewajiban mengalokasikan anggaran setiap tahun sebesar Rp60 miliar. Dimana hal tersebut diakuinya sangat memberatkan bagi Pemprov Jabar.

"Oh bukan nungguk utang, Pemprov Jabar punya kewajiban hampir Rp60 miliar dalam setiap tahun, untuk biayanya operasional Kertajati. Ya berat," ujar Dedi di Kota Bandung baru-baru ini.

Tidak sampai disitu, dia juga mengungkapkan jika Pemprov Jabar nyatanya pernah punya tunggakan utang BPJS kesehatan sekitar Rp300 miliar terhadap kabupaten/kota.

"Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke temen-temen Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan," ucapnya.

Menurutnya, tunggakan utang BPJS tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, karena APBD Jabar terbilang cukup untuk membiayainya.

Soal tata kelola APBD pun akhirnya disorotinya, karena porsi pemberian dana hibah dari APBD Jabar yang terlalu banyak.

"Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup, (tapi) lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah (ke) BPJS. Kan ini rawan, kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya," kata Dedi.

Maka dari itu, kini lanjut Dedi, kewajiban belanja Pemprov Jabar akan menjadi prioritas utama. Sedangkan mengenai dana hibah, baru akan dialokasikan setelah semua rampung.

"Nah ini yang akan segera saya ambil keputusan. Kan itu kewajiban yang harus dibayar. Itu problem loh, makanya saya selalu mengkritisi, kenapa sih kita belanja hibah dulu. Padahal kewajiban pemerintah itu lebih utama dibanding belanja hibah," tandasnya. (Yuliantono)