Dedi Mulyadi Ungkap Realokasi Anggaran juga untuk Mitigasi Bencana

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan, realokasi anggaran salah satunya diperuntukkan untuk mitigasi bencana di Jabar.

Sebab tidak sedikit daerah di Jabar, kata Dedi Mulyadi, kerap terjadi banjir setiap musim hujan tiba.

"Merealokasi anggaran termasuk salah satunya merespon peristiwa yang terjadi. Banjir di Dayeuhkolot, kemudian Garut, di Bogor hari ini. Kan perlu realokasi untuk membelanjakan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan publik," ujar Dedi Mulyadi di Kantor DPRD Jabar, Senin 3 Maret 2025.

Sejauh ini Jabar dalam merespon bencana, kata dia, hanya sebatas penanganan dan penanggulangan. Tetapi belum sampai di mitigasi, supaya bencana tersebut tidak terjadi.

Maka dari itu, dari realokasi anggaran ini kata dia, dapat meminimalisir terjadi bencana di Jawa Barat.

"Karena kebanyakan penanganan bencana kita ini kan cukup dengan membagi sembako," kata KDM.

Kawasan Wisata Puncak Berpotensi Ditutup

Terkait banjir akibat meluapnya air Sungai Cimanceri, Kabupaten Bogor. KDM mengaku tidak menutup kemungkinan kawasan wisata di Puncak bakal ditutup, bila dinilai menjadi penyebab bencana.

Termasuk wahana wisata milik BUMD Jabar, Jaswita yang memiliki sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor.

"Terus terang saja, di situ ada Jaswita. Itu membangun sarana rekreasi di Puncak. Berdasarkan keterangan dari Bupati Bogor (Rudy Rusmanto), tadi ada salah satu namanya pionnya, kubahnya terjatuh masuk ke sungai, kemudian menyumbat dan kemudian menjadi luapan air itu. Nah ini yang harus segera dilihat dan dibenahi," ucapnya.

Dalam waktu dekat kata dia, dirinya bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq akan melakukan inspeksi di kawasan Puncak, untuk mengambil sikap guna mencegah terjadinya kembali bencana di Bogor.

"Kalau saya sebagai gubernur, areal itu ternyata mengurangi daya resapan air dan menimbulkan bencana, gak ada masalah kok dievaluasi, termasuk swasta. Swasta juga harus berani evaluasi mana yang lebih didahulukan, keselamatan warga atau hanya sekedar kesenangan hanya beberapa orang, keselamatan warga lebih utama dari apapun," kata dia.

Termasuk alih fungsi lahan milik PTPN kata dia, yang mengubah peruntukan lahan menjadi area rekreasi, yang juga bakal dikaji dampak lingkungannya.

"Seperti yang terjadi di Ciater, seperti yang terjadi di Ciwidey terjadi di Puncak. Nah ini kan saya juga aneh namanya juga PT Perkebunan (Nusantara), tapi merealokasi dari area perkebunan ke area bangunan," tuturnya.

Semua bangunan atau tempat wisata kata dia, berpotensi ditutup bila nanti berdasarkan kajian Kementerian Lingkungan Hidup melanggar aspek lingkungan atau melanggar kajian dampak lingkungan.

"Oh iya bisa (pencabutan izin atau ditutup). Sangat bisa, nanti bergantung rekomendasi di Kementerian Lingkungan Hidup," tandasnya.