Dedi Mulyadi Pastikan Bakal Tunda Bankeu Kabupaten/Kota

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi memastikan, Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota pada 2025 ini akan ditunda.

Sebab kabupaten/kota kata KDM, sapaan Dedi Mulyadi sudah mendapatkan dana bagi hasil (DBH) atas PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang cukup besar.

Seiring pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Dimana sekitar Rp6 triliun dari PKB dan BBNKB akan langsung masuk ke 27 kabupaten/kota, tidak lagi melalui Pemprov Jabar.

"Kita tunda dulu dan diarahkan pada visi yang saya sampaikan tadi. Kemudian termasuk kan kita sudah sampaikan sekarang kepada publik. Misalnya bantuan bagi hasil Kan ada Rp 6 triliun yang sudah diserahkan dalam bentuk bagi hasil," ujar KDM di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu 22 Januari 2025.

Dia melanjutkan, pendapatan dari PKB dan BBNKB bakal dimanfaatkan untuk revitalisasi jalan rusak di 2025.

"Jadi pajak kendaraan bermotor 100 persen untuk jalan. Nah jalan tuh kan nanti ada kelengkapannya ada marka jalan, ada PJU, ada trotoar, ada drainase. Nah ini bagian dari kelengkapan tapi yang pertama sekarang jalan dulu setelah jalan nanti di PJU diterusin berikutnya," kata dia.

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan di dalam dua tahun 2025-2026. Seluruh jalan provinsi dari Provinsi, kabupaten dan desa selesai.