Dedi, Survei, dan Gelombang Politik Baru

Oleh: Yuliantono

Angin politik nasional mulai bergerak dari arah Jawa Barat.Nama Dedi Mulyadi yang selama ini lekat sebagai pemimpin daerah dengan gaya komunikasi merakyat, kini perlahan menembus percaturan elite nasional.

Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memunculkan kejutan.

Gubernur Jawa Barat itu menempati posisi teratas dalam bursa calon presiden, bahkan mengungguli Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Dalam survei yang berlangsung pada 5-19 Juli 2026, Dedi Mulyadi memperoleh dukungan 35 persen responden.

Angka itu terpaut jauh dari Prabowo yang berada di posisi kedua dengan elektabilitas 14,5 persen.

Sementara sejumlah nama besar lainnya berada di bawah keduanya, seperti Anies Baswedan dengan 8,2 persen, Gibran Rakabuming Raka 7,7 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 4,9 persen, Ganjar Pranowo 4,2 persen, hingga Mahfud MD 4 persen.

Survei tersebut melibatkan 749 responden yang mewakili warga negara Indonesia pemilik hak pilih. Sebanyak 605 responden diwawancarai melalui telepon dengan metode double sampling.

Sementara 144 responden dilakukan secara tatap muka menggunakan metode stratified multistage random sampling.

Tingkat margin of error survei berada sekitar ±3,7 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.Namun, tingginya elektabilitas Dedi tidak hanya dibaca sebagai angka statistik.

Di balik angka tersebut, ada perubahan cara masyarakat melihat sosok pemimpin.

Figur yang mampu menghadirkan kebijakan dan berkomunikasi langsung dengan warga dinilai semakin mendapatkan tempat.

Pengamat Politik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Pius Sugeng Prasetyo, menilai masyarakat kini semakin kritis dalam menilai dampak sebuah kebijakan.

Menurutnya, popularitas seorang tokoh tidak cukup hanya dibangun melalui citra, tetapi juga melalui manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Tentu saja Prabowo sebagai Presiden ya figur yang dikenal pastilah dibandingkan dengan Dedi Mulyadi. Namun kita juga harus melihat juga, sampai sejauh mana dampak dari satu kebijakan atau langkah yang ditempuh oleh figur publik,” ujar Pius, Kamis (30/7).

Pius melihat, sejumlah kebijakan pemerintah pusat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga rencana Universitas Republik Indonesia menjadi perhatian publik. Ketika kebijakan dianggap belum menjawab kebutuhan masyarakat, persepsi terhadap pemimpin ikut terpengaruh.

“Persoalan-persoalan ini yang membuat orang ini gimana sih negara ini makin absurd ya? Kemudian orang kalau menilai seperti itu ya memang ini menjadi sebuah tanggung jawab utamanya ada di pimpinan tertinggi dalam hal ini adalah Presiden,” katanya.

Berbeda dengan dinamika nasional, Dedi Mulyadi dinilai mampu menghadirkan kebijakan yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat. Langkah- langkahnya sebagai kepala daerah dianggap mudah dilihat dan dirasakan langsung oleh publik.

“Dia melakukan sesuatu yang memang bisa dinilai oleh masyarakat itu memberikan satu manfaat bagi masyarakat, ya pasti dia akan mendapatkan positive point oleh masyarakatnya,” ujar Pius.

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, melihat keunggulan Dedi Mulyadi tidak terlepas dari kemampuannya membangun kedekatan emosional dengan masyarakat.

Menurutnya, Dedi berhasil menggabungkan gaya populis dengan komunikasi yang dianggap rasional dan terbuka.

“Itu yang tidak dibaca oleh Pak Prabowo selama dua tahun terakhir. Kan dia berkesan sangat elitis, sangat berjarak kalau saya lihat. Nah itu yang saya kira KDM punya persepsi agak berbeda dengan yang ada saat ini,” ujar Muradi.

Bagi Muradi, Dedi memiliki karakter politik yang berbeda.

Ia tidak hanya hadir melalui kebijakan, tetapi juga aktif berinteraksi dengan masyarakat dan merespons kritik secara langsung.

“KDM kalau salah dia bisa berargumentasi, bisa berdebat dengan publik. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Hari ini dia menjadi sosok yang lain, tetap populis tapi populisnya kemudian bisa rasional,” katanya.

Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai kekuatan media sosial menjadi salah satu faktor penting yang mengangkat popularitas Dedi.

Menurutnya, aktivitas digital Dedi membuat sosoknya dikenal lebih luas, tidak hanya oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi juga publik di luar daerah.

“Popularitas Dedi Mulyadi memang sedang berada pada tren yang tinggi, kegiatannya di media sosial potensial dikenal masyarakat tidak saja di Jawa Barat,” ujarnya.

Meski demikian, Dedi Kurnia mengingatkan bahwa elektabilitas masih sangat dinamis.

Popularitas yang tinggi belum selalu menggambarkan kualitas kinerja, sebab persepsi publik juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengelola komunikasi politik.

“Tetapi jelas Dedi Mulyadi jauh lebih baik soal mengelola media sosial dan memantik popularitas,” katanya.

Munculnya nama Dedi Mulyadi sebagai kandidat kuat dalam bursa calon presiden juga membawa tantangan baru bagi Partai Gerindra.

Jarak elektabilitas antara Dedi dan Prabowo dinilai menjadi sinyal yang tidak bisa diabaikan.

Muradi menyebut Gerindra kini menghadapi pilihan politik penting. Partai tersebut harus menentukan posisi Dedi dalam peta politik nasional agar tidak kehilangan kader potensial.

“Opsi pertama, Gerindra bisa mengompilasi, jadi dia menjadi salah satu yang dijaga supaya tidak dibajak partai lain,” ujarnya.

Namun, apabila Prabowo kembali maju dalam Pilpres berikutnya, peluang Dedi untuk mencari kendaraan politik lain tetap terbuka.

“Kalau misalkan maju kembali, maka buat Dedi Mulyadi peluang dia untuk ‘lompat pagar’ itu besar ketimbang yang lainnya,” kata Muradi.

Menurutnya, komunikasi internal menjadi kunci agar tidak terjadi perpecahan. “Cara menjaga agar tetap on the track adalah dengan membangun komunikasi serius dengan internal Gerindra. Pilihannya cuma dua: dicalonkan atau tidak,” ujarnya.

Muradi bahkan melihat kemungkinan terjadinya pertarungan politik besar apabila Dedi maju melalui partai lain.

“Kalau KDM yang menang dan Pak Prabowo kalah telak maka itu akan men-downgrade semua yang sudah dibangun Pak Prabowo selama ini. Jadi itu sebuah pertaruhan,” katanya.

Kini, Dedi Mulyadi berada di persimpangan baru. Dari panggung politik lokal Jawa Barat, namanya mulai diuji di arena nasional.

Modal pengalaman sebagai anggota DPRD Purwakarta, Bupati Purwakarta, anggota DPR RI, hingga Gubernur Jawa Barat menjadi bekal panjang menuju panggung yang lebih besar. (gin)