Dikritik Turun Langsung ke Lokasi Longsor Pasirlangu, ini Jawaban Dedi Mulyadi

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons kritik publik, terkait kehadirannya di lokasi longsor Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Menurutnya, kritik tersebut adalah bagian penting yang harus dilakukan publik, sebagai kontrol terhadap pemimpin.

“Saya mengucapkan terima kasih pada anak muda yang mengkritik saya. Bahwa gubernur gak usah ikut narik atau ngangkat korban longsor di Cisarua, Bandung Barat. Karena itu bukan tugas gubernur, itu tugas relawan atau BPPD,” ujar Dedi, Minggu 1 Februari 2026.

Menurutnya, kritik adalah elemen sehat dalam demokrasi. Namun ia menekankan, kehadiran seorang pemimpin di tengah situasi darurat bencana memiliki makna yang lebih dari sekadar tugas formal.

“Saya sampaikan, kadang kehadiran pemimpin di tengah mereka itu membawa spirit bagi mereka. Mereka cukup bahagia ketika saya hadir di sampingnya,” ucapnya.

Dedi menjelaskan, kondisi di lapangan sering kali tidak bisa diprediksi. Dalam situasi tertentu, keterlibatan langsung justru memberi dampak psikologis positif bagi relawan maupun warga terdampak.

“Kadang ada hal yang tidak terduga terjadi. Misalnya saat mereka membantu korban bencana dan berhasil. Kemudian saya memberikan bonus sebagai tanda spirit bagi mereka. Itu adalah kebahagiaan, bisa jadi mereka pulang tidak punya ongkos sebenarnya,” ungkapnya.

Tak hanya soal longsor, Dedi juga menanggapi kritik lain yang meminta dirinya lebih fokus pada penanganan banjir di Bekasi. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak tinggal diam dan terus menyiapkan solusi menyeluruh.

Dedi mengakui, persoalan tata ruang menjadi salah satu akar masalah banjir, terutama akibat alih fungsi lahan pesawahan dan rawa.

“Bahwa area pesawahan, rawa itu dibuat danau. Itu memang kesalahan dan salah satunya juga salah kenapa diberi izin,” tuturnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jabar telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Yakni, membuat surat edaran agar seluruh perumahan yang dibangun di area terlarang dihentikan. Kedua, agar pemerintah kabupaten/kota melakukan perubahan tata ruang, termasuk di provinsi.

Untuk solusi jangka panjang, Dedi mengungkapkan telah berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat.

“Ketiga, saya sudah bertemu dengan menteri PU untuk melakukan percepatan pembangunan Danau Cibeet. Ini juga solusi dan baru selesai 2028,” katanya.

Selain itu, ia juga telah menginstruksikan penguatan infrastruktur pengendalian banjir guna meminimalkan risiko bencana susulan.

“Saya juga sudah meminta kepala BBWS untuk memperkuat tanggul-tanggul. Sehingga tidak mudah untuk jebol. Langkah ini dilakukan sebagai solusi dari berbagai problem. Untuk itu mohon maaf apabila kepemimpinan saya belum bisa memuaskan semua pihak dan masih banyak kekurangan,” tandasnya.