Direktur RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon Batal Mundur

INILAHKORAN, Cirebon - Direktur RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon dr Bambang Sumardi dikabarkan batal mundur. Padahal sebelumnya, yang bersangkutan terang-terangan menyatakan mundur dengan alasan kesehatan. 

Namun, Pemkab Cirebon mempertahankan posisi Bambang sebagai Direktur RSUD Arjawinangun. Keterbatasan SDM di bidang kesehatan yang dimiliki Pemkab Cirebon, ditengarai menjadi alasan Bambang masih dipertahankan.

Sekda Kabupaten Cirebon Hilmy Rivai ketika dihubungi, Minggu 4 Agustus 2024, membenarkan kabar batal mundur tersebut. Menurutnya, Pemkab Cirebon tetap mempertahankan posisi Bambang sebagai Direktur RSUD Arjawinangun. 

Kesepakatan tersebut hasil pertemuan Pemkab Cirebon dengan pihak RSUD Arjawinangun beberapa waktu lalu. Pj Bupati Cirebon sebagai owner meminta Bambang untuk menata kembali manajemen rumah sakit.

"Pertemuannya juga langsung di hadiri Pj bupati. Pak Wahyu Mijaya meminta dokter bambang untuk tetap menjadi dirut, dan diberi keleluasaan menata ulang manajemen rumah sakit. Saya juga sepakat bahwa manajemen RSUD Arjawinangun memang harus ditata ulang," ungkap Hilmy.

Hilmy menilai, untuk menata organisasi besar sekelas RSUD, diperlukan kerjasama berbagai pihak. Penataan manajemen secara keseluruhan harus dilakukan, supaya pelayanan publik bisa maksimal. Hilmy juga meminta, penguatan jejaring dengan puskesmas diwilayah barat, diperkuat. Ini supaya pasien puskesmas diwilayah barat, semuanya bisa dirujuk ke RSUD Arjawinangun. 

"Jejaring juga harus diperkuat. Pasien puskesmas di wilayah barat semaksimal mungkin harus bisa di rujuk ke rumah sakit arjawinangun. Ini kan bisa menambah jumlah kunjungan pasien," ungkap Hilmy.

Hal lain yang menjadi sorotan perbaikan adalah perlunya meningkatkan remunerasi dokter spesialis yang saat ini dirasa sangat minim. Jadi wajar akunya, banyak dokter spesialis di RSUD Arjawinangun yang mengeluh dengan minimnya remunerasi yang mereka terima. Hal itu karena berkurangnya kunjungan pasien karena memang pelayanan dirumah sakit ini perlu ditingkatkan lagi.

"Untuk itu Pemkab Cirebon ke depan punya program menyekolahkan dokter-dokter muda supaya bisa menjadi dokter spesialis dengan subsidi biaya. Jadi intinya, dokter Bambang diberi keleluasaan untuk menata ulang manajemen rumah sakit, supaya pelayanan bisa lebih ditingkatkan lagi," ucap Hilmy.

Terpisah, Direktur RSUD Arjawinangun dr. Bambang membenarkan bahwa memang dirinya tetap diminta bertahan menjadi direktur. Dia mengakui, selama ini memang persoalan di RSUD Arjawinangun sangat kompleks. Hal itu berimbas kepada pelayanan rumah sakit yang tidak maksimal. Sehingga capaian PAD pun sampai bulan Juni kemarin baru diangka Rp. 45 Milyar. Sementara target PAD. Harus diangka Rp. 127 milyar.

"SDM di rumah sakit kan harus orang yang benar benar punya kompetensi. Kami kekurangan SDM, termasuk kami punya 38 dokter spesialis dan kalau digabung dengan dokter pihak luar totalnya jadi 43 dokter. Kami juga tidak menampik, ada beberapa dokter spesialis yang minta keluar karena kecilnya remunerasi. Mereka memilih pindah ke rumah sakit swasta," paparnya.

Persoalan lainnya aku Bambang, karena RSUD Arjawinangun dikepung oleh 11 rumah sakit swasta. Ini mengkibatkan perbandingan yang tidak optimal. Sementara rumah sakit arjawinangun, 95 persennya adalah pasien BPJS. Untuk itu, dirinya juga meminta pihak Dinkes Kabupaten Cirebon sebagai koordinator untuk bisa memberikan solusi terbaik, agar kinerja RSUD Arjawinangun bisa terdongkrak.

"Pasien kami ini hampir seratus persen pasien BPJS. Jadi bagaimana caranya semua puskesmas di wilayah barat juga merujuk perawatannya ke rumah sakit ini. Banyaknya dokter spesialis yang mengeluhkan remun, karena harga satuan dari pemda memang sudah di tetapkan. Bisa saja kami memberikan remun sepuluh juta per bulan, tapi nanti saya berurusan dengan hukum dong," ucapnya.

Bambang berharap, sinergitas Pemkab Cirebon terutama Dinas Kesehatan bisa terjalin. Artinya, kurangnya SDM yang dimiliki RSUD Arjawinangun bisa terisi dan ditempati oleh orang-orang yang memang punya kompetensi. Kalau ini terjadi, maka pelayanan bisa maksimal dan PAD serta kesejahteraan termasuk remunerasi dokter bisa terpenuhi.