Disdik Jabar Keluarkan Surat Edaran Mekanisme Pengisian Calon Peserta Didik di Sekolah Belum Penuhi Kuota

Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) mengeluarkan Surat Edaran tentang Mekanisme Pengisian Calon Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan yang Kuotanya Tidak Terpenuhi, Tidak Daftar Ulang dan Atau Dibatalkan.

Disdik Jabar Keluarkan Surat Edaran Mekanisme Pengisian Calon Peserta Didik di Sekolah Belum Penuhi Kuota
Plh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Kadisdik Jabar), M. Ade Afriandi monitoring evaluasi di SMAN 3 Ciamis, Senin, 8 Juli 2024. (Foto Istimewa)

INILAHKORAN,Bandung-  Surat Edaran bernomor : 23687/Pk.02.01/sekre tersebut merespon kondisi beberapa satuan pendidikan yang kuotanya belum terpenuhi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK dan SLB Tahun 2024 di Jawa Barat yang berdasar pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.

Plh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Kadisdik Jabar), M. Ade Afriandi menjelaskan, Surat Edaran mekanisme ini dibuat agar tak ada presepsi yang berbeda-beda, terutama pada satuan pendidikan. 

"Edaran ini menyampaikan mekanisme bagi satuan pendidikan yang kuotanya tidak terpenuhi, ada yang tidak daftar ulang dan atau calon peserta didik yang dianulir," ungkap Ade Afriandi usai monitoring evaluasi di SMAN 3 Ciamis, Senin, 8 Juli 2024.

Baca Juga : Sekda Herman: Inovasi Harus Berkontribusi pada Kemandirian Masyarakat 

Ade menerangkan, ada sekitar 10 kab/kota yang satuan pendidikannya belum memenuhi kuota daya tampung. "Kisaran jumlah kursi yang belum terpenuhinya masih dalam tahap pendataan oleh Kantor Cabang Dinas Pendidikan. Data akan keluar tanggal 10 Juli besok," ungkapnya. 

Sesuai mekanisme yang diatur pada Surat Edaran, setelah Kantor Cabang Dinas Pendidikan melakukan pendataan, lanjutnya, kemudian akan dilakukan koordinasi dengan satuan pendidikan swasta melalui Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS). 

Baca Juga : Pemprov Jabar Belum Puas, Meski Indeks Keterbukaan Informasi Publik Sudah Paripurna

"Karena prinsip PPDB ini tidak boleh ada siswa yang tidak sekolah. Pilihannya negeri atau swasta. Masalahnya keinginan ke negeri lebih besar, padahal daya tampung hanya 36 persen, makanya tidak semua bisa ditampung negeri,"tuturnya. 

Halaman :


Editor : Ghiok Riswoto