Disnakertrans Minta Masyarakat Tidak Mudah Tergiur Tawaran Kerja Luar Negeri

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah tergiur iming-iming pekerjaan di luar negeri, tanpa mengetahui secara rinci lembaga penyalurnya.

Disnakertrans Minta Masyarakat Tidak Mudah Tergiur Tawaran Kerja Luar Negeri
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi/INILAH-Yuliantono

INILAHKORAN, Bandung – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah tergiur iming-iming pekerjaan di luar negeri, tanpa mengetahui secara rinci lembaga penyalurnya.

Dia mengatakan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat cukup banyak di luar negeri, berikut dengan persoalan yang tengah dihadapi. Sebelum pandemi Covid-19, sekitar 57 ribu pekerja migran Jabar berangkat ke luar negeri. Rata-rata ke negara tujuan seperti Taiwan, Korea Selatan, China, Arab dan Malaysia. Diluar prosedur, hampir empat kali lipat setelah dianalisa dari remitansi yang masuk ke Indonesia.

Ini kata Taufik harus diwaspadai, karena dapat merugikan para pekerja migran itu sendiri. Kerugian finansial dari hasil kerja selama di luar negeri kata dia, sudah pasti akan terjadi karena penyalur tidak resmi tersebut pasti tidak akan mau merugi. Selain itu, tidak adanya kompetensi yang cukup turut memengaruhi nasib mereka yang bekerja sebagai migran. Dikhawatirkan akan menjadi masalah seperti kasus-kasus yang sering terjadi.

Baca Juga : Inilah Fokus Disnakertrans Jabar di 2023

“PMI Jabar cukup banyak dan cukup banyak juga masalahnya. Prosedural saja sudah 57 ribu, apalagi yang unprosedural. Mungkin memang kenapa mereka memilih yang unprosedural, pertama mudah dan mungkin tidak menggunakan uang. Walaupun tidak punya skill tapi tetap bisa berangkat. Itu pasti akan memberikan daya tarik. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Mereka tetap akan bayar, dipotong dari penghasilan mereka selama diluar. Nilainya pun sangat besar, bunganya sampai 40 persen. Belum lagi risiko lain yang bisa timbul. Jadi kita wanti-wanti kepada masyarakat agar tidak sembarang tergiur,” ujarnya kepada INILAHKORAN, belum lama ini.

Guna mengatasi persoalan tersebut, dia mengaku sudah menyiapkan langkah seperti mendorong Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), untuk terus melakukan sosialisasi. Memaksimalkan aplikasi Sapawarga dan menggandeng PT Pos Indonesia, untuk memberikan informasi seputar PMI.

Selain itu, berupaya mengajak perbankan untuk memberikan pinjaman lunak kepada PMI agar dapat terfasilitasi keinginannya bekerja di luar negeri. Taufik berharap, langkah-langkah strategis yang dilakukan dapat melindungi calon PMI dari potensi kerugian akibat salah pilih lembaga penyalur tenaga kerja.

Baca Juga : Hadiri Rakor Dishub, Wagub Jabar Tekankan Pentingnya Pengujian Kendaraan Bermotor

“Kita dorong P3MI bagaimana bisa mengakses informasi lapangan kerja lebih mudah. Lalu Jabar punya Sapawarga yang bisa langung ke para RW. Kemudian kita kerjaama juga dengan PT Pos terkait informai PMI. Melalui sosialisasi yang massif dalam memberikan informasi, diharapkan dapat meminimalisir masalah ini. Kita juga menawarkan ke beberapa bank, paling dominan BNI untuk pembiayaan seperti paspor dan visa mereka. Mudah-mudahan ini dapat membantu memudahkan mereka para pencari kerja luar negeri. Selain tentu saja kita dorong supaya bisa mengakses pekerjaan yang membutuhkan skill tinggi,” tutupnya. (Yuliantono)


Editor : JakaPermana