Ditantang Anggaran Pokir untuk Infrastruktur Jalan Cirebon, Begini Jawaban Sophi Zulfa

INILAHKORAN, Cirebon – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia mengatakan, program pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Cirebon bakal didominasi infrastruktur jalan. 

Sophi Zulfa menyebutkan anggaran Pokir DPRD Kabupaten Cirebon hampir 60 persen di antaranya dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Cirebon.

Penegasan ini disampaikan Sophi Zulfa menanggapi pernyataan salah satu tokoh Cirebon Timur yang meminta pokir dialihkan ke infrastruktur jalan, khususnya di wilayah Cirebon Timur di mana kondisinya banyak yang rusak parah.

Sophi juga memastikan, kalau pokir dirinya dan anggota DPRD yang lain juga sudah dialokasikan sebanyak 60 persen untuk infrastruktur jalan. Namun Pokir DPRD tersebut jumlahnya tidak sebanding dengan Pagu Indikatif Sektoral (PIS) yang berada di dinas terkait.

“Sekitar 60 persen Pokir seluruh anggota DPRD diwajibkan untuk infrastruktur jalan walaupun dana Pokir juga tidak seberapa dibandingkan dengan Dana PIS yang diterima dinas terkait.  Saat ini kami dari DPRD tengah memfokuskan Pokir ke infrastruktur jalan," ujar Sophi, Rabu 9 April 2025.

Sophi juga berharap pihak terkait seperti dinas dan pemangku kepentingan lainnya untuk serius menanggapi permasalahan infrastruktur jalan ini. Permasalahan infrastruktur ini tidak terdampak pada program efisiensi.

Sementara itu, salah satu aktivis Cirebon Timur, Dade Mustofa, menantang pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan rusak. Tantangannya itu, khusus ditujukan kepada pucuk pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon.

Pasalnya, pucuk pimpinan DPRD semuanya berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Wilayah Timur Cirebon (WTC). Katanya, DPRD memiliki anggaran lewat pokok-pokok pikiran dewan (Pokir).

"Saya tantang mereka semua wakil pimpinan dewan terutama Sophi dan Teguh untuk mengalokasikan pokir mereka untuk perbaikan jalan. Lihat saja, alan-jalan di Cirebon Timur kondisinya sangat memprihatinkan," ucapnya.

Meskipun Sophi dan Teguh sudah melakukan sidak, namun menurutnya masyarakat tidak butuh acara seremonial. Saat ini hanya perlu aksi nyata dan serius dari para pemangku kebijakan.  Dirinya juga  menyayangkan keputusan pemangkasan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perbaikan jalan di wilayah tersebut.

"Meski dalihnya efisiensi anggaran, harusnya lihat situasi juga. Terlepas masalah ini, saya meminta kepedulian para pimpinan DPRD untuk memastikan anggaran pokir mereka dialokasikan untuk infrastruktur jalan yang rusak di Cirebon Timur," tukasnya. (*)