DKPP Proses 28 Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaran Pemilu di Jabar

INILAHKORAN, Bandung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 28 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Jawa Barat Selama periode Juni 2022 hingga 8 Mei 2023. Saat ini, beberapa laporan tersebut sedang dalam proses persidangan. 

Anggota DKPP RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pengaduan dugaan pelanggaran kode etik di Jawa Barat relatif sedikit. 

"Secara nasional, total laporan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang DKPP terima sebanyak 302 perkara. Ada dua jenis laporan pengaduan yang kami terima, yakni kategori tahapan Pemilu dan non-tahapan Pemilu,” ujar Dewa saat diskusi ‘Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu’ bersama perwakilan insan media di Kota Bandung, Senin 15 Mei 2023 malam.

Dewa menjelaskan, jumlah laporan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terbanyak pada periode yang sama yaitu dari Sumatera Utara (54 perkara) dan Aceh (24 perkara).

Menurut dia, Pemerintah Pusat membentuk DKPP bertujuan memeriksa dan memutus aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, baik itu anggota KPU dan Bawaslu tingkat daerah hingga pusat.

Untuk jenis pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kategori tahapan Pemilu, kata Dewa, yakni berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu. Sedangkan kategori non-tahapan Pemilu berkenaan dengan perilaku penyelenggara Pemilu.

“Kebanyakan dari pengaduan yang masuk itu soal rekrutmen petugas badan penyelenggara Pemilu. Seperti dugaan pelanggaran saat rekrutmen anggota PPK dan Panwaslu tingkat kecamatan dan kelurahan,” katanya.

Dewa menjelaskan, jika pengaduan masyarakat menyangkut penyelenggara adhoc seperti anggota PPK atau Panwaslu kecamatan dan desa/kelurahan, maka penanganannya berada di Bawaslu atau KPU kabupaten/kota.

“Namun, jika laporan pengaduan dugaan pelanggaran penyelenggara Pemilu menyangkut KPU atau Bawaslu daerah hingga pusat, maka penanganannya di DKPP," katanya.

Bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ini, kata Dewa, DKPP membuka ruang pengaduan. Ia berkomitmen, DKPP akan menindaklanjuti segala laporan pengaduan masyarakat tersebut.

“Menyampaikan laporannya bisa datang langsung ke DKPP, email, dan pos. Kami pastikan, setiap laporan pengaduan masyarakat ini kami proses. Tentunya pelapor (masyarakat) harus melengkapi setiap syarat administratif laporan pengaduan ini,” tutur Dewa.

Syarat administratif itu, yakni kejelasan identitas, baik pelapor maupun terlapor. Seperti kejelasan nama dan jabatan identitas terlapor lembaga di penyelenggara Pemilu, baik di KPU maupun Bawaslu. Selain itu, identitas pelapor juga harus jelas dan sesuai dengan kartu penduduk.

“Karena DKPP menindak kepada personal penyelenggara Pemilu, maka identitas pelapor dan terlapor harus jelas,” tuturnya.

Dewa menambahkan, pelapor harus menjelaskan kronologis dan menyertakan bukti setiap dalil laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tersebut. Jika syarat administrasi ini sudah terverifikasi DKPP, maka pihaknya pun akan melanjutkan ke tahap verifikasi materiil sebelum ke persidangan DKPP.

“Mengenai sanksinya, mulai dari peringatan, memberhentikan sementara jabatan komisionernya tapi tidak dari keanggotaan hingga memberhentikan keanggotaan dari kelembagaan penyelenggara Pemilu. Sudah ada beberapa anggota penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota yang mendapat sanksi pemberhentian,” ucapnya. (Riantonurdiansyah)