DPRD Cirebon Dorong Raperda Data Desa Presisi, Targetkan Pembangunan Tepat Sasaran

INILAHKORAN.ID - DPRD Kabupaten Cirebon mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Data desa presisi Partisipatif. Regulasi ini digagas sebagai fondasi untuk memperkuat sistem data daerah yang akurat, terpadu, dan berbasis partisipasi masyarakat.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Cirebon, Nurholis, menjelaskan, Raperda tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data yang lebih modern dan terintegrasi.

“Raperda ini kami susun untuk memastikan seluruh proses pembangunan daerah memiliki pijakan data yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya, Jumat 27 Maret 2026.

Dia menjelaskan, konsep data desa presisi partisipatif menggabungkan data spasial dengan hasil pendataan langsung dari masyarakat, yang didukung pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan ini dinilai mampu menghasilkan data yang lebih aktual dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Melalui sistem ini, data yang dihasilkan tidak hanya lengkap, tapi juga mutakhir dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Menurutnya, data tersebut nantinya akan menjadi acuan utama dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program.

“Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai evaluasi, semuanya harus berbasis data yang sama agar hasilnya tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menilai inisiatif Raperda tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penguatan sistem satu data nasional.

Dia menambahkan,  keberadaan data yang valid menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk memastikan efektivitas program pembangunan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat.

“Data itu sangat krusial. Kalau datanya tidak valid, maka kebijakan dan bantuan yang diberikan berpotensi tidak tepat sasaran,” tukasnya.