DPRD Jabar Pastikan Masalah PPDB di SMA Negeri 1 Ciomas Kabupaten Bogor Tuntas

INILAHKORAN, Bandung – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat langsung gerak cepat, usai menerima pengaduan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di SMA Negeri 1 Ciomas, Kabupaten Bogor.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya menuturkan, ada aduan dimana munculnya nama sejumlah murid yang diterima di sekolah tersebut, sementara pendaftaran PPDB telah ditutup.

Situasi ini menyebabkan murid yang sebelumnya dinyatakan diterima, pada akhirnya tertolak karena kalah persaingan dengan sejumlah nama baru tersebut.

“Kami dapat pengaduan, bahwa setelah proses penutupan PPDB. Masuk nama-nama baru yang membuat nama yang sudah masuk jadi bergeser. Jadi yang tergeser ini komplain, mengeluhkan hal tersebut,” ujarnya usai kunjungan kerja Komisi V ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Kabupaten Bogor baru-baru ini.

Setelah melakukan penelusuran kata dia, puluhan calon siswa yang baru masuk tersebut sejatinya memang turut mendaftar di SMA Negeri 1 Ciomas. Hanya saja menjadi pilihan kedua, sehingga ketika opsi pertamanya ditolak. Otomatis masuk ke pilihan kedua dan pada akhirnya dinyatakan lolos, sesuai kriteria.

“Kami melakukan konfirmasi dan membuka datanya satu persatu. Kami saksikan dan betul bahwa ada puluhan orang yang pilihan keduanya memilih SMA 1 Ciomas dan memang prosesnya seperti itu. Mereka dimasukkan ketika pilihan satunya tidak diterima,” imbuhnya.

Dia memastikan, tidak ada yang salah dengan kondisi tersebut karena tidak ada regulasi yang dilanggar. Sehingga dia meminta kepada masyarakat, untuk memahami atas aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Hari ini langsung dengan help desknya, yang memiliki akses ke sistem di Jawa Barat dan kami dapat kepastian bahwa proses secara data itu on the right track,” ucapnya.

Terlepas dari itu, Hadi tidak menampik masih banyak kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB 2023. Salah satunya, jumlah sekolah dengan kawasan padat penduduk belum berimbang. Dia berharap, ada skema khusus dalam mengatasi persoalan ini.

“Ini jadi catatan kami, permasalahan daerah perkotaan yang padat dengan daerah yang luas dan penduduknya jarang, itu berbeda. Harus ada formula yang membedakan untuk kondisi itu,” tandasnya. (Yuliantono)