DPRD Jabar Tekankan Akurasi Data Bansos untuk Pemerataan Layanan Dasar

INILAHKORAN, Bandung – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Acep Jamaludin menegaskan pentingnya akurasi data penerima bantuan sosial (bansos), agar penyalurannya tepat sasaran dan mampu menjamin terpenuhinya standar pelayanan dasar bagi masyarakat.

Menurut Acep, evaluasi langsung di lapangan penting dilakukan untuk memastikan berbagai program bantuan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak. Ia menilai, pemerataan manfaat menjadi tolok ukur utama keberhasilan program sosial.

“Standar pelayanan dasar itu ukurannya sederhana: apakah bantuan pemerintah sudah tepat sasaran? Hari ini kita cek langsung di lapangan, dan keluhan utamanya masih seputar data,” tegas Acep, dikutip Senin 13 Oktober 2025.

Acep mengungkapkan, persoalan yang kerap muncul adalah data penerima manfaat yang belum diperbarui, sehingga menimbulkan ketidaktepatan sasaran. Kondisi ini membuat sebagian warga yang layak menerima tidak terdaftar, sementara yang sudah tidak memenuhi kriteria masih tercatat sebagai penerima.

“Data penerima PIP, Rutilahu, dan BPJS PBI harus terus divalidasi dan diverifikasi. Jangan sampai ada hak warga yang hilang karena kelalaian administrasi. Pemerintah, dari tingkat kota hingga provinsi, harus serius membenahi ini,” ujarnya.

Acep menambahkan, kegiatan pengawasan tersebut merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPRD untuk memastikan anggaran daerah benar-benar direalisasikan dalam program yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami di DPRD tidak hanya menyetujui anggaran, tetapi juga wajib mengawasi pelaksanaannya. Aspirasi dan fakta yang kami temukan di Cimahi hari ini akan kami bawa sebagai bahan rekomendasi resmi DPRD kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar tata kelola pemerintahan tahun berikutnya bisa lebih baik,” pungkasnya.***