Duh, Jawa Barat Darurat BABS

INILAHKORAN, Bandung – Provinsi jawa barat masih berstatus darurat Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Sebab 15 persen atau sekitar 7,5 juta jiwa dari total 50 juta penduduk, nyatanya belum memiliki toilet pribadi berikut dengan septic tank.

Padahal pemerintah provinsi (Pemprov) menargetkan, jawa barat di 2030 sudah Open Defecation Free (ODF) atau stop BABS pada 2030, dengan kategori aman. Dimana pada level tersebut, masing-masing rumah selain memiliki toilet dan septic tank, juga terdapat pengolahan limbah tinja.

Perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar Lucky Sumanang mengatakan, sanitasi adalah persoalan kompleks Pemprov yang telah terjadi secara berkepanjangan. Penyebabnya, kesadaran dan kepedulian masyarakat masih sangat rendah akan hal tersebut. Sehingga butuh proses dalam menuntaskannya, terutama di kawasan penduduk perkotaan dan kawasan sekitar sungai.

Sejauh ini, dari 27 kota dan kabupaten di jawa barat baru enam daerah yang menyatakan bebas BABS. Keenam wilayah tersebut yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut dan Kota Depok. Itupun masih di tahap level layak dan belum berada di kategori aman. Sementara 21 kota dan kabupaten lain kata Lucky, BABS masih terbilang tinggi.

“Di jawa barat, masih 15 persen yang belum bebas BABS. Itu sekitar 7,5 juta jiwa. Kalau di daerah lain, dikumpulkan bisa jadi satu kabupaten. Sebenarnya kita punya penyakit didalam yang tidak bisa kita sentuh dan selama ini tertutupi oleh rakyat kita. Baru enam kabupaten dan kota yang prestasinya lumayan. Beberapa tahun lalu, belum ada satupun,” ujar Lucky dalam Jabar Punya Informasi (Japri) Volume 109, yang bertema Filosofi Toilet ‘Menuju jawa barat Bebas BABS’ di Gedung Sate, Jumat (18/11/2022).

“Maka dari itu, dengan kolaborasi dengan banyak pihak diharapkan bisa menyelesaikan masalah ini untuk menuju jawa barat bebas BABS di 2030. Sebab tidak bisa hanya dari pemerintah saja. Anggarannya itu, dibutuhkan hampir diatas Rp20 triliun. Itu hanya untuk sektor sanitasi saja, belum yang lain. Makanya ini menjadi tantangan luar biasa, ketika kita menargetkan 2030 sanitasi aman. Semuanya dengan bertahap, dari pelayanan dasar sampai kemudian aman. Kita buatkan individu, septic tank komunal,” sambungnya.

Senada dengan Lucky, Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar Yuntina Erdani mengakui, dibutuhkan kerjasama dalam menuntaskan BABS, khususnya peningkatan kesadaran masyarakat. Masih banyak warga perkotaan seperti di Kota Bandung sendiri, yang membuang tinja di sungai dengan alasan tidak memiliki septic tank karena lahan terbatas.

“Masalah ini memang tidak bisa di sektor kesehatan saja. Semua sektor terkait harus saling mendukung dalam mencapai jawa barat bebas BABS di 2030. Terutama perkotaan yang kompleks permasalahannya. Tetapi yang paling besar itu karena prilaku masyarakat. Kita enggak usah jauh-jauh, seperti di Kota Bandung, Cihampelas. Mereka punya toilet tapi saluran pembuangannya ke Sungai Cikapundung. Alasan lahan sempit. Padahal itu bisa dibuat didalam rumah septic tank dan saluran udaranya keluar, ini pernah kita coba dan berhasil di Cipedes,” ucapnya.

“Atau kalau tidak dengan relokasi. Tapi ini jangka panjang. Jadi sebenarnya tidak ada alasan dan ini kembali lagi ke kesadaran masyarakat untuk memiliki sanitasi sendiri,” tambahnya.

Duta Sanitasi Indonesia Ikke Nurjanah turut mengharapkan hal serupa, dimana masyarakat harus menumbuhkan kepedulian terhadap hidup bersih. Terlebih dampak dari BABS sangat tinggi, khususnya pada kesehatan masyarakat. Dia mengimbau agar masyarakat dapat berupaya secara swadaya dalam memenuhi kebutuhan wajib dalam rumah tangga tersebut.

“Saya mewakili masyarakat, selain kolaborasi yang penting dari semua unsur. Kemudian intens dan fokus dalam menyosialisasikan masyarakat, juga komitmen. Komitmen masyarakat, bersama untuk bebas BABS. Sebab bayangkan, dengan buang air besar sembarangan barapa banyak kita sudah mencemari lingkungan. Apalagi ini dapat menyebabkan penyakit yang berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Jadi saya harap, kita bersama-sama dapat menyelesaikan masalah ini,” kata Ikke. (Yuliantono)***