Dukungan Indonesia untuk Palestina: PPP Apresiasi Diplomasi Prabowo, Tegaskan Kemerdekaan Palestina

INILAHKORAN, Bandung – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah diplomasi yang dilakukan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam upayanya memperjuangkan kemerdekaan Palestina di panggung internasional.

Sekretaris Jenderal PPP, M. Arwani Thomafi, menyebut bahwa arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo sejalan dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

“Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa lain sekaligus menolak penjajahan, termasuk Israel yang mencaplok tanah Palestina,” tegas Arwani seperti dikutip dari ANTARA.

PPP menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina harus tetap menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia.

Dalam konteks ini, Arwani menyambut baik penegasan Presiden Prabowo yang menyatakan kesiapannya untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi hanya setelah Palestina merdeka secara penuh dan berdaulat.

“Sebelum Indonesia membuka hubungan diplomatik itu, Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional terlebih dahulu atas kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina bertahun-tahun,” tandasnya.

Sikap tegas Presiden Prabowo sebelumnya disampaikan dalam pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Dalam dialog bilateral tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia akan tetap berada di garis terdepan dalam mendukung kemerdekaan Palestina, dan menyatakan bahwa hubungan diplomatik dengan Israel akan dipertimbangkan hanya jika Palestina telah diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bagi Prancis dan negara-negara lain menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang akan digelar bersama Arab Saudi guna membahas perdamaian Palestina-Israel.

Konferensi penting ini juga akan mendapat dukungan internasional melalui forum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah menjadwalkan Konferensi Tingkat Tinggi mengenai solusi dua negara, yang akan dilaksanakan pada 17–20 Juni 2025 di New York, Amerika Serikat.***