Efesiensi Anggaran Pemkab Cirebon Minta Prioritas Jalan, Ini Kata Sekda

INILAHKORAN, Cirebon - Perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten CIrebon tahun ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Namun, komitmen tersebut menghadapi tantangan besar di tengah efisiensi anggaran dalam postur APBD 2025.

Ironisnya, di saat banyak jalan rusak yang butuh perbaikan, justru muncul alokasi anggaran baru untuk pembangunan gedung. Antara lain, pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) senilai Rp7 miliar dan gedung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebesar Rp4 miliar. Bahkan, di laman LPSE Kabupaten CIrebon telah tayang lelang senilai Rp725 juta untuk lanjutan rehab aula Disnaker.

Menanggapi hal itu, Sekda Kabupaten CIrebon Hilmy Riva'i mengatakan efisiensi anggaran ini sudah menjadi pembahasan di internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Menurutnya, rencana pergeseran anggaran sebenarnya menyasar sektor lain, seperti Damkar dan Disnaker.

"Kalau hasil diskusi dengan dewan dan jajaran pimpinan daerah menyepakati bahwa anggaran lebih baik dialihkan ke infrastruktur, ya kenapa tidak? Itu bisa dibicarakan kembali di Banggar," kata Hilmy, Minggu 4 Mei 2025.

Menurutnya, sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dirinya siap mengikuti keputusan bersama antara legislatif dan eksekutif. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pembangunan gedung BPBD dan Disnaker bukan tanpa alasan.

"Kita harus uji. BPBD dan Disnaker adalah sektor pelayanan publik. Mereka butuh fasilitas yang nyaman, karena mereka bekerja untuk masyarakat baik dalam penanggulangan bencana maupun pelayanan ketenagakerjaan," ungkapnya.

Namun lanjutnya, ketika memang tuntutannya lebih ke infrastruktur jalan, tidak masalah. Tinggal, bagaimana kesepakatan eksekutif dan legislatif. Kuncinya APBD itu akan di alihkan dari bangunan gedung ke infrastruktur jalan  harus ada izin bupati dan wakil bupati.

Soal perbaikan jalan, Hilmy menekankan pentingnya pendekatan berbasis skala prioritas, bukan sekadar membagi rata ke wilayah timur, barat, atau selatan.

"Kita fokus pada titik-titik yang benar-benar rusak parah dan membahayakan keselamatan pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara. Yang penting adalah mana yang paling prioritas," terangnya.

Seperti diketahui, saat ini masyarakat Kabupaten CIrebon sedang menyikapi terkait parahnya ruas ruas jalan yang rusak di wilayah mereka. Mereka meminta, anggaran jalan merupakan anggaran prioritas yang harus diberikan untuk perbaikan jalan.

Bahkan, masyarakat berharap anggaran Pokir dewanpun dialihkan untuk priotitas perbaikan jalan. Termasuk seluruh ruas-ruas jalan yang rusak parah di Kabupaten CIrebon.