Elektabilitas Dedi Mulyadi Lampaui Prabowo dalam Survei SMRC, Ini Tanggapan Pakar

INILAHKORAN.ID - Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memunculkan peta baru bursa calon presiden. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mencatat elektabilitas tertinggi dan bahkan melampaui Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

Dalam survei yang digelar pada 5-19 Juli 2026 itu, Dedi Mulyadi meraih dukungan 35 persen responden. Angka tersebut unggul jauh dibanding Prabowo yang memperoleh 14,5 persen. 

Sejumlah tokoh nasional lainnya berada di bawah keduanya, antara lain Anies Baswedan 8,2 persen, Gibran Rakabuming Raka 7,7 persen, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,9 persen, Ganjar Pranowo 4,2 persen, Mahfud MD 4 persen, Puan Maharani 1,3 persen, Sherly Tjoanda 1,2 persen, Purbaya Yudhi Sadewa 1,1 persen, dan Surya Paloh 1 persen.

survei melibatkan 749 responden yang mewakili warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Sebanyak 605 responden diwawancarai melalui telepon dengan metode double sampling, sedangkan 144 responden diwawancarai secara tatap muka menggunakan metode stratified multistage random sampling. survei memiliki margin of error sekitar ±3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengamat Politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Pius Sugeng Prasetyo menilai, tingginya elektabilitas Dedi tidak semata dipengaruhi faktor popularitas. Menurutnya, publik kini semakin kritis dalam menilai dampak kebijakan yang dihasilkan para pemimpin.

"Tentu saja Prabowo sebagai Presiden ya figur yang dikenal pastilah dibandingkan dengan Dedi Mulyadi. Namun kita juga harus melihat juga, sampai sejauh mana dampak dari satu kebijakan atau langkah yang ditempuh oleh figur publik," ujar Pius, Kamis (30/7/2026).

Pius menjelaskan, elektabilitas seorang tokoh sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap hasil kebijakan yang dijalankan. Ketika program-program pemerintah dianggap tidak memberikan dampak positif atau justru menimbulkan persoalan baru, dukungan publik berpotensi menurun.

"Prabowo dengan kebijakan-kebijakan nasionalnya, mulai dengan MBG-nya (Makan Bergizi Gratis), mulai dengan Kopdes-nya, kemudian Sekolah Rakyatnya, terus nanti juga akan membuat suatu Universitas Republik Indonesianya. Ya saya pikir orang mulai menilai ini apa-apaan," ucapnya.

Menurut Pius, komunikasi politik pemerintah juga menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi publik, terutama di tengah tekanan ekonomi dan berbagai persoalan nasional yang mencuat belakangan ini.

"Persoalan-persoalan ini yang membuat orang ini gimana sih negara ini makin absurd ya? Kemudian orang kalau menilai seperti itu ya memang ini menjadi sebuah tanggung jawab utamanya ada di pimpinan tertinggi dalam hal ini adalah Presiden," katanya.

Kelebihan Dedi Mulyadi 

Sisi lain, Dedi Mulyadi dinilai mampu menghadirkan berbagai langkah dan solusi yang mudah dilihat masyarakat melalui kewenangannya sebagai kepala daerah. 

Meski tidak semua kebijakannya mendapat dukungan penuh, kehadirannya dianggap memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh warga.

"Dia melakukan sesuatu yang memang bisa dinilai oleh masyarakat itu memberikan satu manfaat bagi masyarakat, ya pasti dia akan mendapatkan positive point oleh masyarakatnya. Jadi kembali lagi, dampak apa yang dihasilkan ketika langkah kebijakan dilakukan oleh publik figur seperti ini," ujarnya.

Meski demikian, Pius menilai peluang Prabowo untuk kembali memperkuat elektabilitas masih terbuka. Namun, hal itu harus dibarengi keberanian mengevaluasi dan memperbaiki program-program strategis yang dinilai belum efektif.

"Prabowo bisa, kalau tidak melakukan satu pertobatan yang dengan kebijakan-kebijakan yang harus direvisi atau dievaluasi, kalau tidak berani, dia pasti akan makin jatuh nanti popularitasnya," tuturnya.

Ia menegaskan, yang dimaksud pertobatan politik adalah keberanian pemerintah melakukan koreksi terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

"Pertobatan dalam yang saya artikan sebagai keberanian untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan strategis. Kalau misalnya seperti MBG itu harus dihentikan, hentikan, nggak ada masalah toh? Kita banting setir untuk membuat satu kebijakan-kebijakan yang lebih kontekstual sesuai dengan memang dibutuhkan," katanya.

Strategi Komunikasi Media Sosial

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah melihat tingginya elektabilitas Dedi Mulyadi tidak terlepas dari strategi komunikasi digital yang agresif dan konsisten melalui media sosial.

"Popularitas Dedi Mulyadi memang sedang berada pada tren yang tinggi, kegiatannya di media sosial potensial dikenal masyarakat tidak saja di Jawa Barat, terlebih Dedi Mulyadi juga gemar membuat konten di luar Jawa Barat," ucapnya.

Menurutnya, capaian Dedi Mulyadi yang mampu melampaui sejumlah tokoh nasional, termasuk Prabowo, merupakan konsekuensi logis dari tingginya tingkat pengenalan publik terhadap dirinya.

"Dengan kondisi itu elektabilitasnya yang tinggi cukup masuk akal, hanya saja dengan metode SMRC saat survei menggabungkan dua cara wawancara via telepon dan tatap muka, ini membuat perbedaan dibanding dengan satu metodologi dalam pengambilan sample, sehingga potensi margin errornya masih tinggi," katanya.

Dedi menambahkan, peta elektabilitas masih sangat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan situasi politik nasional. Menurutnya, penurunan dukungan terhadap Prabowo bisa saja dipengaruhi persepsi publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang sedang menjadi sorotan.

"Meskipun, Dedi Mulyadi miliki peluang tetap berada di atas, utamanya jika mendapat sokongan politik dari Prabowo," imbuhnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tingginya elektabilitas belum tentu identik dengan kualitas kinerja. Faktor popularitas masih memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik.

"Tetapi jelas Dedi Mulyadi jauh lebih baik soal mengelola media sosial dan memantik popularitas, ini dilema sebenarnya karena mempengaruhi publik itu terbukti tidak berdasarkan kinerja," pungkasnya.