Farhan Fokus Selamatkan Empat Aspek Penting Kebun Binatang Bandung

INILAHKORAN.ID - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan, penyelesaian persoalan di Kebun Binatang Bandung difokuskan pada penyelamatan empat aspek utama. Proses pembenahan kebun binatang, saat ini sedang memasuki tahap finalisasi draf kebijakan.

Ia menargetkan, dalam waktu tiga bulan sejak akhir Januari 2026. Seluruh skema penyelamatan sudah jelas dan siap diterapkan. “Ada empat aspek yang harus kita selamatkan. Itu bukan dicoba, itu harus gol,” kata Farhan, Kamis 26 Februari 2026.

Menurut ia, empat aspek tersebut meliputi penyelamatan sumber air dan kawasan lindung, perlindungan lahan, kesejahteraan pegawai serta pelestarian warisan sejarah kebun binatang. Kawasan Kebun Binatang Bandung, memiliki nilai ekologis penting terutama terkait sumber air dan fungsi kawasan lindung yang harus tetap dijaga.

“Yang mau kita selamatkan itu air dan lindungnya. Kedua, lahannya kita selamatkan. Lahan kebun binatang bukan sekadar aset biasa, melainkan memiliki amanat hukum dan nilai sosial yang tidak boleh diabaikan," ucapnya.

aspek ketiga yang menjadi perhatian, adalah para pegawai yang telah bekerja puluhan tahun di kebun binatang. Farhan memastikan pengelola baru, jika nantinya ada perubahan skema pengelolaan tetap memprioritaskan tenaga kerja lama.

“Siapapun yang jadi pengelola, tetap harus mengutamakan memperkerjakan pegawai yang sekarang. Itu harus diperjuangkan. Dalam perjuangan tidak ada jaminan, tapi harus diperjuangkan,” ujar dia.

Ia mengakui, terdapat banyak aturan ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan, sehingga proses afirmasi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai hukum.

aspek keempat adalah warisan sejarah. Farhan menegaskan, identitas pendiri dan nilai historis kebun binatang tidak boleh dihilangkan dalam proses penataan. “Warisan sejarah artinya kita tidak boleh melupakan siapa pendirinya, siapa keturunannya. Itu tidak boleh dilupakan,” jelasnya.

Ia juga menanggapi tudingan yang menyebutnya terlibat dalam upaya penguasaan lahan atau mafia tanah, dan membantah keras. “Saya sebagai wali kota harus membereskan semuanya. Tata kelolanya saya bereskan, dasar-dasar hukumnya saya bereskan,” ujar dia.

Menurut ia, pembenahan tersebut justru bertujuan agar ke depan tidak ada lagi polemik berkepanjangan terkait legalitas dan pengelolaan kawasan tersebut.

Koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait, termasuk instansi kehutanan mengingat aspek lindung dan lingkungan menjadi bagian penting dari kebijakan.

Farhan berharap, dengan tata kelola yang lebih rapi dan dasar hukum yang kuat. Kebun Binatang Bandung dapat terus beroperasi secara profesional, sekaligus menjaga fungsi konservasi dan nilai sejarahnya.

“Ini harus terjaga dan terpenuhi baik oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun kementerian,” tandasnya.***