Gaji PNS Tak Naik, DPR Ungkap Takut Ada Kecemburuan Sosial

INILAHKORAN - Rencana pemerintah yang diperkirakan tidak akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026 memunculkan beragam reaksi. Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menilai wacana kenaikan gaji justru berpotensi memicu kecemburuan sosial di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil.

“Jangan sampai ketika masyarakat masih kesulitan secara ekonomi, justru ada kelompok tertentu yang gajinya naik. Itu bisa menimbulkan masalah baru,” ujar politikus Partai Golkar.

Doli menekankan, isu gaji PNS tidak sederhana karena melibatkan sejumlah pertimbangan. Menurutnya, setidaknya ada tiga aspek yang harus dihitung matang: kondisi fiskal negara, kebutuhan riil aparatur sipil negara, serta kinerja pegawai.

“Apakah kenaikan itu benar-benar mendesak? Bagaimana dengan kinerjanya? Bahkan masih ada perdebatan terkait aturan work from anywhere (WFA) yang belum selesai,” tambahnya.

Meski begitu, ia menegaskan DPR dan pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk PNS maupun tenaga honorer. Namun, kondisi fiskal yang terbatas membuat kebijakan ini harus diputuskan dengan hati-hati.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan bahwa fokus anggaran RAPBN 2026 akan diarahkan pada delapan program prioritas nasional.

“Untuk gaji PNS, kami masih melihat ruang fiskal tahun 2026 yang sebagian besar dialokasikan ke program-program prioritas nasional,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Senin (18/8/2025).

Sri Mulyani juga menegaskan, keputusan terkait rekrutmen PNS baru tahun depan belum final. Pemerintah masih menunggu hasil kajian bersama Menteri PAN-RB sesuai kebutuhan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

“Namun, keterbatasan kapasitas fiskal tetap menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan,” tutupnya.