Gubernur Dedi Mulyadi Sebut, Anak Kecanduan Game Online Juga Bisa Ikut Pendidikan Militer

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, anak yang kecanduan game online juga bisa ikut pendidikan militer di barak TNI.

Menurutnya, anak yang sudah kecanduan game online bisa masuk ke kategori siswa bermasalah dan berpotensi digembleng selama enam bulan.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor: 43/PK.03.04/KESRA, di mana Dedi Mulyadi memberikan beberapa kategori siswa-siswi atau peserta didik yang bisa diberikan pendidikan militer di masing-masing kabupaten dan kota. 

"Bagi peserta didik yang memiliki perilaku khusus, yang sering terlibat tawuran, main game, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan knalpot brong dan perilaku tidak terpuji lainnya, akan dilakukan pembinaan khusus," ujar Dedi dikutip dalam SE, Minggu 4 Mei 2025.

Kendati demikian kata Dedi, kebijakan ini dilakukan harus dengan persetujuan dari orangtua masing-masing peserta didik dengan kategori tersebut. Artinya, tidak bersifat memaksa dan tetap menempuh izin dari sang wali murid. 

"Setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua, melalui pola kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Jajaran TNI dan Polri," ucapnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mulai menerapkan program sekolah 'militer' untuk siswa yang dianggap bermasalah atau nakal. Di Kabupaten Purwarkata sudah ada 39 siswa sedangkan di Kota Bandung ada 30 siswa yang akan melaksanakan sekolah di Rindam III Siliwangi, Jumat (2/5/2025) lalu.

Dedi mengatakan, siswa tersebut dititipkan karena orang tuanya sudah tidak sanggup untuk mendidik anak-anaknya.

"Yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya tidak mampu lagi untuk mendidik," kata dia.

Dedi menuturkan, apabila orangtua peserta didik tidak menyerahkan anak-anaknya, TNI tidak akan menerima. Sebab, nantinya orang tua harus membuat dan menandatangani surat pernyataan sebelum anaknya dititipkan ke markas TNI.

"Jadi penyerahannya harus oleh orang tua, tidak boleh penyerahan di luar orang tua. Kalau orang tuanya tidak menyerahkan, tidak diterima. Kalau masih sanggup mendidik, bikin surat pernyataan, sanggup mendidik. Kalau ada terjadi kriminal lagi, orangtuanya di situ harus ada tanggung jawab," paparnya.

Lebih lanjut Dedi menjelaskan, durasi peserta didik yang menjalani pendidikan di barak militer akan disesuaikan dengan perkembangannya. Jika dalam waktu tiga hari sudah ada perubahan ke arah positif, mereka diizinkan pulang.

"Ya tergantung perkembangan, nanti disesuaikan. Bisa jadi ada yang sudah sebulan, sudah bugar, sudah baik, ada. Ada yang 3 hari sudah baik, kan tergantung," ujarnya.

Sementara, Pengamat Kebijakan Pendidikan sekaligus Dekan FPIPS UPI Cecep Darmawan meminta, agar Pemprov Jabar membentuk tim khusus yang terdiri dari Disdik, kepala sekolah, guru BK, pembina osis, psikolog, pemuka agama, TNI, Polri dan lainnya.

"Bahkan, mungkin termasuk dokter juga apabila ada yang berkaitan kasus obat-obatan terlarang atau narkoba, sehingga timnya komprehensif untuk menyusun kebijakan dan sistem pendidikannya seperti apa," kata Cecep.

Menurutnya, tim tersebut juga yang akan merumuskan kurikulum, materi dan lainnya yang akan diberikan selama siswa SMA, SMK sederajat mengikuti program pendidikan militer.

Termasuk menentukan durasi siswa mengikuti program pendidikan yang direncanakan berlangsung selama satu hingga enam bulan bergantung pada tingkat permasalahan para siswa.

Cecep menambahkan, program semacan itu lebih tepatnya disebut pendidikan bela negara, dan diikuti seluruh siswa meski bagi siswa nakal dapat diberikan semacam materi tambahan.

Adapun konsep pelaksanaannya bisa digelar pada Sabtu - Minggu maupun setiap hari ketika para siswa selesai mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.

"Misalnya, Senin-Jumat siswanya sekolah, kemudian Sabtu-Minggu mengikuti program tersebut atau paginya sekolah, dan mulai sore hingga menginap di lokasi pendidikan militer selama waktu yang ditentukan," tandasnya. (Yuliantono)