Industri Manufaktur Jabar Terpuruk, 6.727 Buruh Kena PHK dan Jam Kerja Dipangkas

INILAHKORAN.ID - Gelombang tekanan terhadap sektor manufaktur Jawa Barat belum menunjukkan tanda mereda. Di tengah meningkatnya beban produksi dan melemahnya daya saing industri, sejumlah perusahaan mulai mengambil langkah efisiensi yang berdampak langsung terhadap pekerja, mulai dari pemangkasan lembur, pengurangan jam kerja, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto menyebut, kondisi tersebut sudah dirasakan buruh di sejumlah kawasan industri. Laporan mengenai pengurangan aktivitas kerja disebut semakin banyak diterima oleh serikat pekerja.

Menurut Roy, kebijakan efisiensi perusahaan awalnya dilakukan dengan memangkas waktu lembur. Namun, tekanan yang semakin berat membuat sejumlah perusahaan mulai mengurangi hari kerja dan jam operasional pekerja.

"Hampir semua rata pengurangan lembur atau penghapusan kerja lembur itu awalnya. Sekarang ada pengurangan hari dan jam kerja," ujar Roy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/8/2026).

Tak hanya berdampak pada pendapatan buruh akibat berkurangnya lembur, kondisi tersebut juga mulai berujung pada pengurangan tenaga kerja. Roy mengungkapkan, berdasarkan laporan KSPSI Jabar, sekitar 5.000 pekerja yang tergabung dalam organisasinya telah terdampak PHK sepanjang Januari hingga Juli 2026.

"Untuk SPSI di Jawa Barat PHK sampe saat ini dari Januari-Juli 2026 kurang lebih lima ribu orang," ucapnya.

Roy menilai, pelemahan industri manufaktur dipicu oleh berbagai persoalan yang saling berkaitan. Salah satunya adalah membanjirnya produk impor murah yang membuat industri dalam negeri semakin sulit bersaing.

"Banyak juga diakibatkan karena produk-produk import yang membanjiri pasar domestik di indonesia sehingga industri dalam negeri tidak bisa bersaing dengan produk luar negeri yang lebih murah," katanya.

Selain tekanan dari produk impor, industri manufaktur juga menghadapi persoalan biaya produksi yang meningkat. Roy menyebut, banyak perusahaan masih bergantung pada bahan baku impor yang pembayarannya menggunakan dolar Amerika Serikat, sementara produk akhir dipasarkan dalam mata uang rupiah.

"Bahan baku impor pembelianya pake dolar yang harganya tinggi. Di sisi lain hasil produksi dijual dengan rupiah, faktor lainnya yaitu tarif bea masuk ke amerika yang juga berdampak terhadap cost produksi," tuturnya.

Beban industri semakin bertambah dengan kenaikan tarif gas industri, yang dinilai memperbesar biaya operasional perusahaan. Dalam kondisi tersebut, efisiensi menjadi pilihan yang ditempuh sebagian pelaku usaha agar dapat bertahan.

"Tarif gas industri yang kemarin cukup tinggi juga berdampak signifikan terjadinya PHK, termasuk Perang Rusia-Ukrania, Iran Amerika dan israel semua mempunyai dampak terhadap industri dalam negeri. Perusahaan melakulan efisiensi dari pengurangan hari kerja, jam kerja, pengurangan karywan dan bahkan menutup perusahaan yang pada akhirnya terjadi PHK," paparnya.

Sementara itu, data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan tekanan terhadap pasar kerja Jawa Barat cukup besar. Hingga periode Januari-Juni 2026, jumlah pekerja yang terdampak PHK di Jabar mencapai 6.727 orang.

Angka tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan sejumlah provinsi lain. Rinciannya, pekerja terdampak PHK pada Januari sebanyak 1.162 orang, Februari 1.836 orang, Maret 1.458 orang, April 1.250 orang, Mei 914 orang, dan Juni 107 orang.

Kondisi ini menjadi alarm bagi keberlangsungan industri manufaktur Jawa Barat, yang selama ini menjadi salah satu pusat industri terbesar di Indonesia. Jika tekanan biaya dan pelemahan daya saing tidak segera diatasi, ancaman efisiensi lanjutan berpotensi terus membayangi sektor padat karya tersebut.