Industri Otomotif Melemah, Sudah 15 Ribu Buruh di Jabar Kena PHK

INILAHKORAN.ID - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 'menghantui' para pekerja atau buruh di sektor otomotif. Hingga awal 2026, pekerja yang sudah di PHK mencaoai 15 ribu orang. 

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta, mengatakan, angka PHK di industri otomotif tersebut berasal dari pekerja berstatus kontrak (PKWT) yang tidak diperpanjang akibat penyesuaian industri.

"Sudah lebih dari 10.000 yang berkurang. Ada lah 15.000 yang kena (PHK) di Jawa Barat. Tapi itu memang orang-orang yang kontrak, PKWT lah," ujar Sidarta, Rabu, (1/4/2026).

Adapun gelombang PHK dimulai sejak 2025 pertengahan. Mereka yang di PHK kebanyakan ada di kawasan industri Karawang dan Bekasi yang menjadi basis industri otomotif terbesar di Asia Tenggara. 

Menurut dia, masuknya mobil listrik impor dengan harga lebih murah dari negara seperti China dan Vietnam turut menekan industri otomotif dalam negeri. Kondisi ini berdampak langsung pada penjualan produsen otomotif Jepang yang selama ini mendominasi pasar Indonesia.

"Ada mobil yang harganya cuma di bawah Rp200.000.000. Kan berat. Fiturnya kan bagus-bagus memang, kan gitu. Nah, akhirnya penjualan dari mobil Jepang ini, baik itu Honda, baik itu Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, dan seluruh produk Jepang menurun lah," katanya.

Untuk itu, serikat pekerja mendorong pemerintah memperkuat kebijakan hilirisasi dan industrialisasi guna melindungi tenaga kerja dalam negeri. Salah satu langkah yang diusulkan adalah membatasi impor produk yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat menahan laju PHK sekaligus membuka peluang penyerapan tenaga kerja baru di sektor industri nasional.

"Ya, kalau bukan hanya mobil saja, semua produk yang ada di Indonesia, sepanjang di Indonesia itu perusahaan bisa membuat, bukan hanya mobil saja, semua, mau tekstil, mau alas kaki, mau kimia, mau obat-obatan, mau apapun, harus mengutamakan produk dalam negeri. Kalau disini ada, jangan impor, dong," harapnya.