Jabar Susun Peta Jalan Kependudukan 2025-2029

Oleh: Yuliantono

INILAH, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota tidak lagi menempatkan persoalan kependudukan sebagai isu sektoral.

Dengan jumlah penduduk mencapai 51,7 juta jiwa, aspek kependudukan dinilai harus menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Komitmen tersebut dituangkan melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Jawa Barat 2025-2029, yang disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dokumen ini disiapkan sebagai pedoman, agar perencanaan pembangunan di setiap daerah mampu merespons tantangan pertumbuhan penduduk secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Siska Gerfianti menegaskan, pembangunan kependudukan memiliki keterkaitan langsung dengan hampir seluruh sektor pembangunan.

“Penyusunan dan implementasi peta jalan pembangunan kependudukan menjadi satu langkah yang krusial dan strategis. Peta jalan ini disusun sebagai panduan terarah agar seluruh program kependudukan dapat terintegrasi dengan baik, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata Siska dalam webinar sosialisasi PJPK Jawa Barat, Rabu (2/9).

Menurutnya, setiap pertambahan penduduk akan memengaruhi kebutuhan layanan dasar dan pembangunan daerah. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perumahan, lingkungan hidup hingga penyediaan lapangan kerja.

Sebab itu, pengendalian pertumbuhan penduduk dan perencanaan kependudukan yang matang menjadi faktor penting untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia sekaligus menekan berbagai persoalan sosial.

Jawa Barat saat ini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Meski angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) berada di level 2,05, laju pertumbuhan penduduk masih dipengaruhi oleh kombinasi angka kelahiran, angka kematian, serta tingginya mobilitas penduduk masuk ke wilayah Jawa Barat.

Selain menjadi pusat pendidikan dan kawasan industri, Jawa Barat juga dikenal sebagai daerah tujuan purnatugas yang terus menarik pendatang dari berbagai wilayah.

Dalam implementasi PJPK, Siska menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor agar kebijakan kependudukan tidak berjalan parsial.

(gin)