Jalan Soekarno-Hatta Berbenah: JPO Masuk Lelang Lampu Kembali Terang

JPO Jalan SoekarnoHatta selangkah menuju pembangunan.Pemerintah Jawa Barat menargetkan pekerjaan fasilitas penyeberangan itu segera dilelang.

Jalan Soekarno-Hatta Berbenah: JPO Masuk Lelang Lampu Kembali Terang
MASUK LELANG: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memastikan, penanganan keselamatan pengguna Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, mulai dilakukan. Selain penerangan jalan umum (PJU) yang kini sudah menyala, pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) juga disiapkan sebagai solusi permanen bagi warga, terutama pelajar.

Oleh : Yuliantono

Setiap pagi, Jalan Soekarno-Hatta dipenuhi kendaraan yang bergerak nyaris tanpa jeda. Di antara arus itu, ada pelajar yang harus mencari celah untuk menyeberang menuju sekolah.

Bagi mereka, menyeberang jalan bukan sekadar rutinitas. Ada risiko yang harus dihadapi setiap hari, terutama di ruas jalan yang menjadi salah satu urat nadi lalu lintas Kota Bandung.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini mulai menata persoalan tersebut. Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sebelumnya menjadi sorotan kini sudah menyala. Namun, persoalan keselamatan penyeberang belum berhenti di sana.

Jembatan Penyeberangan Orang ( JPO) disiapkan sebagai solusi permanen, terutama untuk memberikan ruang yang lebih aman bagi warga dan pelajar yang harus melintasi Jalan SoekarnoHatta.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan persoalan penerangan telah ditangani. Sementara pembangunan JPO diupayakan segera memasuki tahap lelang.

“Kami sampaikan bahwa PJU di Jalan Soekarno-Hatta sudah menyala. JPO semoga dalam waktu tidak terlalu lama bisa dilelang pekerjaannya,” ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Minggu (30/8/2026).

Tetapi sebelum jembatan berdiri, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan.

Pemerintah perlu menentukan titik-titik yang benarbenar dibutuhkan, agar fasilitas tersebut hadir di lokasi yang tepat dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar Adi Komar mengatakan penentuan lokasi JPO akan mengacu pada kajian Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) serta Dinas Perhubungan (Dishub).

Kawasan sekolah dan perkantoran menjadi sejumlah lokasi yang berpotensi diprioritaskan. Aktivitas masyarakat yang tinggi di kawasan tersebut membuat kebutuhan fasilitas penyeberangan menjadi lebih mendesak.

“Terutama dari Dishub karena ada ketentuannya, apa saja dan lokasinya di mana saja yang dibangun JPO untuk memfasilitasi para penyeberang, misalkan di dekat area persekolahan, perkantoran,” kata Adi.

Pembangunan JPO pun tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Desain konstruksi dan skema pengerjaan masih dibahas oleh pemerintah.

Ada pula koordinasi dengan pemerintah pusat yang harus dilakukan. Jalan Soekarno-Hatta merupakan ruas yang pengelolaannya melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum sehingga pembangunan fasilitas di sepanjang jalan tersebut membutuhkan komunikasi lintas instansi.

“Untuk konstruksi JPOnya sedang dalam pembahasan. Skemanya masih dibahas karena ini akan ada beberapa komunikasi dengan pusat, dengan pengelola Jalan Soekarno-Hatta yang dikelola oleh Kementerian PU,” ujarnya.

Sambil menunggu solusi permanen itu terwujud, langkah-langkah cepat dilakukan untuk mengurangi risiko kecelakaan. (gin)


Editor : Inilahkoran