Kata Pengamat Soal Subsidi Biskita Bogor Raya

INILAHKORAN, Bogor - pengamat Tata Perkotaan, Yayat Supriatna berpendapat soal kabar dilanjutkannya subsidi Biskita oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tak bisa membuat Pemkot Bogor tenang-tenang saja lantaran mereka mulai melakukan persiapan untuk peralihan pengelolaan pada 2026 nanti.

Komunikasi dengan DPRD harus mulai dibangun untuk mencari potensi anggaran untuk membiayai Biskita. Serta harus dibuat payung hukum atau perwali untuk pencarian dana di luar tarif atau subsidi ini.

"Contohnya seperti pemanfaatan halte-halte untuk menjadi warung atau cafe mini. Ini bisa dibuat agar cafe yang ada termanfaatkan secara optimal. Penumpang pun bisa menunggu dengan nyaman dan tenang," ungkap Yayat kepada wartawan pada Senin 13 Januari 2025.

Yayat menerangkan, selain itu halte-halte juga bisa digunakan sebagai media pemasangan iklan. Banyak perusahaan pasti akan tertarik untuk memasang iklan karena halte ramai dikunjungi penumpang yang naik contohnya di sepanjang Jalan Sudirman.

"Tentu harus  belajar dari Transjakarta yang halte-haltenya itu ikonik. Ada kafenya atau tenant di atas, bisa menghasilkan uang dan penumpangnya nyaman," terangnya.

Yayat menjelaskan, banyak cara untuk bisa mendapatkan keuntungan dari pengelolaan Biskita nantinya. Pemkot bisa juga melakukan sharing pembiayaan atau membuat konsorsium dengan perusahaan swasta. Ini semua tinggal menunggu langka konkret untuk dijalankan.

"Jadi saya justru mempertanyakan kalau misalnya Perumda Transportasi Pakuan (PTP) diberi kelola, bisa nggak menghasilkan keuntungan?. Selain itu, saya menyarankan agar Pemkot Bogor mulai mengkonsep Biskita Bogor agar menjadi Biskita Bogor Raya. Ini opsi yang cukup masuk akal untuk menggantikan subsidi dari pemerintah pusat nantinya," jelasnya.

Ia melanjutkan, Pemkot Bogor melakukan kerjasama dengan Pemkab Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar bisa patungan membangun moda transportasi yang terintegrasi. Biskita bisa beroperasi selain untuk warga Bogor, namun juga warga Kabupaten Bogor serta wisatawan yang berkunjung ke Puncak.

"Misalnya kerjasama itu, provinsi mendanai 50%, sisanya Kota Bogor 25% dan Kabupaten Bogor 25% atau skema lain yang menyesuaikan kemampuan anggaran," tegasnya.

Yayat membeberkan, perluasan wilayah ini disebut selain meringankan biaya operasional dari masing-masing wilayah, bisa juga menambah keuntungan karena semakin banyak penumpang yang naik. Skema pembiayaan patungan ini sudah dilakukan di Bandung Raya dan Kalimantan Selatan.

"Bisa juga dilakukan dengan membuat perusahaan bersama sehingga dikelola lewat perusahaan itu. Saham-saham nya dari masing-masing Kota dan Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat," bebernya.

Yayat juga minta agar Kemendagri untuk mendorong pengintegrasian wilayah ini. Kemendagri disebut bertanggungjawab agar melakukan pembinaan kepada daerah untuk mengembangkan transportasi dengan saling bekerjasama.

"Kemendagri bisa membantu pembuatan payung hukum untuk hal ini. Apalagi saya dengar pak Bima Arya Wamendagri ingin membanggil daerah yang memiliki Biskita. Konsep Biskita Bogor Raya ini disebut sangat berdampak besar bagi kedua daerah. Sebab bila trayek Cibinong atau Bubulak sampai ke Ciawi dan seterusnya bisa terwujud maka permasalahan macet Puncak Kabupaten Bogor dan dalam Kota Bogor bisa teratasi," tuturnya.

Yayat juga menyoroti tarif yang dikenakan untuk Biskita, tarif Rp4.000 untuk umum serta Rp2.000 untuk lansia, Disabilitas dan anak sekolah dinilai perlu divariasikan dengan tarif lain. Konsep tarif tak hanya untuk anak sekolah dan umum, bisa dilakukan dengan tarif mingguan untuk pekerja dan ASN.  Saat ini untuk umum disebut masih terlalu murah padahal pekerja kantoran dan ASN bisa dikenakan tarif khusus.

"Saat ini peruntukan Biskita kebanyakan pelajaran makanya tidak nutup operasional. Penumpang dari pekerja kantoran dan ASN mesti didorong untuk naik Biskita. Ini terlihat saat bus pengganti beroperasi yang ternyata difokuskan untuk anak sekolah. Bus pengganti ini juga dinilai hanya untuk darurat sehingga tak bisa diharapkan sebagai pengganti Biskita. Mulai sekarang kajian soal moda transportasi Biskita harus sudah dilakukan agar saat peralihan di 2026 sudah matang," pungkasnya.***