Konsultan Holding Sangga Buana Pernah Terjerat Kasus Korupsi, Ini Respons DPRD Jabar

INILAHKORAN.ID - Burhanuddin Abdullah Center (BACenter) disebut-sebut sebagai konsultan dari holding BUMD yang tengah dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sangga Buana.

Lembaga tersebut selama ini bergerak dalam bidang riset strategis, penguatan koperasi dan UMKM, kajian kebijakan publik, serta pengembangan kemandirian industri.

Sosok pendiri BACenter, Burhanuddin Abdullah, memiliki rekam jejak panjang di sektor ekonomi dan keuangan nasional. Ia bukan figur baru dalam lingkaran kebijakan ekonomi nasional. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur BI periode 2003-2008 dan kini kembali mencuat dalam bursa calon Gubernur BI untuk menggantikan Perry Warjiyo.

Namun, perjalanan kariernya juga pernah diwarnai persoalan hukum. Pada 2008, Burhanuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) senilai Rp100 miliar.

Kasus tersebut menyeret Burhanuddin ke proses hukum hingga akhirnya divonis bersalah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 2008 menjatuhkan hukuman lima tahun penjara. Putusan itu kemudian berubah setelah proses hukum lanjutan hingga Mahkamah Agung mengurangi hukumannya menjadi tiga tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Menanggapi rekam jejak tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Muhamad Romli mengatakan, penilaian terhadap seorang konsultan harus lebih melihat aspek kapasitas dan keilmuan yang dimiliki, bukan semata melihat persoalan masa lalu personal.

Menurutnya, BACenter bukan berada dalam posisi sebagai pengelola langsung BUMD, melainkan hanya memberikan kajian strategis dalam proses pembentukan Holding Sangga Buana.

"Karena yang kita kejar keilmuannya. Mungkin ya. Saya enggak tahu, pemerintah daerah dalam ini menganggap bahwa Burhanuddin Center atau apa pun namanya sebagai mitra, untuk melakukan kajian dianggap mempunyai kapabilitas untuk itu. Karena beliau pernah di BI misalkan, mempunyai pengalaman panjang tentang bagaimana mengelola keuangan atau melakukan unit-unit usaha," ujar Romli saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Senin (3/8/2026).

Romli menilai, pengalaman Burhanuddin dalam mengelola kebijakan moneter dan sektor keuangan menjadi salah satu alasan rasional bagi Pemprov Jabar menggandeng BACenter.

Ia pun menyebut tidak ada persoalan dengan keputusan tersebut, selama posisi BACenter tetap sebatas sebagai konsultan kajian.

"Enggak masalah, enggak masalah. Karena apa? Itu bukan pada teknis pelaksanaan BUMD-nya. Bukan sebagai direksi, yang perlu pencitraan dan sebagainya, yang perlu juga kepercayaan publik. Kan hanya sebatas kajian," ucapnya.

Meski demikian, Romli meminta Pemprov Jabar tetap membuka ruang bagi alternatif konsultan lain agar konsep Holding Sangga Buana semakin matang.

Menurutnya, keberhasilan holding BUMD tidak hanya ditentukan oleh aspek bisnis dan keuangan, tetapi juga harus mampu menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat Jawa Barat.

"Karena ini tidak lepas dari tentunya kultur dan struktur masyarakat Jawa Barat. Sehingga (Holding Sangga Buana) BUMD ini akan langgeng," katanya.

Romli optimistis, pengalaman Burhanuddin dapat memberikan kontribusi terhadap arah pengembangan Sangga Buana. Ia berharap holding tersebut tidak hanya berhenti sebagai perusahaan daerah, tetapi mampu berkembang dalam skala nasional bahkan internasional.

"Sebagai seorang Burhanuddin, itu kan berpikirkannya bukan hanya skala lokal Jawa Barat nantinya. Tapi ini BUMD ini harus menasional, bila perlu kan go international. Karena apa? Mengelola triliunan rupiah dari Pemerintah Jawa Barat. Menurut saya enggak masalah (BACenter ditunjuk jadi konsultan Sangga Buana," tandasnya.

Burhanuddin Abdullah merupakan ekonom senior yang memiliki perjalanan panjang di dunia pemerintahan dan keuangan.
Pria kelahiran Garut, 10 Juli 1947, itu merupakan lulusan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran tahun 1974 dan meraih gelar Master of Arts bidang Ekonomi dari Michigan State University pada 1984.

Kariernya menanjak hingga dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 2001. Dua tahun kemudian, ia dipercaya memimpin Bank Indonesia sebagai gubernur periode 2003-2008.

Di tingkat internasional, Burhanuddin juga pernah mengemban posisi sebagai Gubernur untuk International Monetary Fund (IMF) yang mewakili Indonesia.

Belakangan, namanya kembali mencuat setelah dipercaya menjadi Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Ia juga mendapat sejumlah posisi strategis, termasuk Komisaris Utama PT PLN (Persero) serta Ketua Tim Pakar dan Inisiator Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan kini masuk dalam bursa calon Gubernur Bank Indonesia.

Namun, di balik rekam jejak tersebut, kasus YPPI menjadi catatan penting dalam perjalanan kariernya. Dalam perkara itu, dana Rp100 miliar disebut digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk Rp68,5 miliar untuk bantuan hukum mantan pejabat BI dan Rp31,5 miliar yang disalurkan kepada sejumlah anggota DPR terkait penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta percepatan revisi Undang-Undang Bank Indonesia.