Ledia Hanifa Harap Sejumlah Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi di Sektor Pendidikan Dikaji Secara Matang

INILAHKORAN, Bandung - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah berharap sejumlah kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di sektor pendidikan dapat dikaji secara matang.

Sejumlah kebijakan seperti masuk sekolah pukul 06.30 WIB, pemberlakuan jam malam, pendidikan karakter di barak militer hingga wacana menambah rombongan belajar (Rombel) dalam satu kelas dari 36 siswa bisa berpotensi menjadi 50 siswa, untuk memastikan murid kurang mampu bersekolah, menurutnya harus betul-betul dikaji.

Seperti masuk sekolah pukul 06.30 WIB, menurut Ledia hal tersebut bisa saja dilakukan. Namun dari sisi keamanan anak dan kebutuhan makanan, dinilainya juga harus dipertimbangkan. Sebab menurutnya, belum tentu orangtua di rumah siap akan hal itu.

"Memang enggak ada masalah, biasa saja. Cuma harus dipastikan, terutama keamanan anak-anak. Kan ada ya anak-anak yang memang karena tadi jauh sekolahnya, dia harus pergi lebih pagi misalnya. Terus juga harus diperhatikan bagaimana dia sarapannya, karena kalau MBG itu kan juga belum merata dan dapatnya siang, bukan pagi. Karena dia juga perlu untuk bisa berkonsentrasi," ujar Ledia Hanifa di Kota Bandung, Minggu 22 Juni 2025.

Demikian juga soal jam malam, dimana menurutnya siapa saja pihak yang akan mengawal memastikan program tersebut bisa berjalan baik.

Terakhir, soal rombel yang dimungkinkan dimaksimalkan menjadi 50 siswa dalam satu kelas, dimana menurut Ledia akan memengaruhi konsentrasi anak dalam belajar.

"Heurin (padat). Harus dicermati betul range-nya. Harus lebih manusiawi, karena jumlah ruangannya kecil. Sarana prasarana juga kan harus mengikuti," ucapnya.

Ledia cenderung menyarankan, supaya pemerintah untuk mengoptimalkan sekolah swasta, dengan memberikan bantuan yang cukup.

"Supaya mereka kalau pun dapat di sekolah swasta, tetap ada subsidi dari mereka. Nah itu yang harusnya dicermati, bukan sekedar mengatur jumlah siswanya," kata saran Ledia.

Apalagi sekolah seperti SMK kata dia, yang kerap ada praktikum. Tentu butuh sarana prasarana yang harus menyesuaikan dengan jumlah siswa.

"Kalau kapasitasnya terbatas, sarana prasarana enggak memadai. Akhirnya jadi enggak optimal. Bukan sekedar datang atau tertampung di sekolah, tapi bagaimana dia bisa mendapatkan pembelajaran yang efektif," pungkasnya.