Mantan CEO ADOR Min Hee Jin Luncurkan Gugatan Rp309 Miliar pada HYBE Terkait Saham

INILAHKORAN, Bandung - Pada hari Kamis, 12 Juni 2025, Divisi Perdata ke-31 Pengadilan Distrik Pusat Seoul telah menggelar sidang pertama dalam Gugatan mantan CEO ADOR Min Hee Jin terhadap HYBE.

Di mana Min Hee Jin menuntut pembayaran untuk melaksanakan opsi jual pemegang Saham.

Sengketa tersebut berkisar pada klausul dalam perjanjian pemegang Saham yang memungkinkan Min Hee Jin menerima sejumlah uang yang dihitung dengan mengalikan laba operasi rata-rata ADOR selama dua tahun terakhir dengan 13, kemudian menerapkan 75% sahamnya.

Dengan kepemilikan 573.160 Saham (18% dari Saham ADOR), Min Hee Jin diperkirakan akan menerima sekitar 26 miliar KRW (sekitar 19 juta USD atau Rp309 miliar), menurut laporan keuangan yang tersedia untuk umum.

Namun, pada bulan Juli 2024, HYBE memberi tahu Min Hee Jin bahwa pihaknya akan mengakhiri perjanjian pemegang Saham dengan alasan dugaan pelanggaran kepercayaan.

Sebagai tanggapan, Min Hee Jin berpendapat bahwa penghentian tersebut tidak sah dan bersikeras bahwa opsi jualnya tetap dapat diberlakukan.

Dalam pernyataan publiknya, Min Hee Jin menuduh HYBE melakukan kesalahan terus-menerus dan menyatakan niatnya untuk menuntut pertanggungjawaban hukum.

“Audit dan tindakan ilegal HYBE pada tahun 2024 akan dikenang sebagai skandal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah K-pop. Tindakan jahat satu orang tidak boleh menodai esensi industri ini,” kata Min Hee Jin.

Selama persidangan, kedua belah pihak sepakat untuk menggabungkan Gugatan opsi jual dengan kasus lain yang sedang berlangsung, di mana HYBE mencari konfirmasi hukum atas pemutusan kontrak.

Tim hukum Min Hee Jin menekankan bahwa gugatannya mengasumsikan kontrak tersebut masih berlaku dan meminta kompensasi yang sesuai.

HYBE berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut dibenarkan secara hukum dan mengkritik pihak Min Hee Jin karena belum mengajukan bantahan terperinci.

Pengadilan sekarang akan melanjutkan sidang paralel untuk kedua kasus tersebut.

Pertarungan hukum berisiko tinggi ini menyoroti ketegangan yang lebih dalam di K-Pop antara para pemimpin kreatif dan perusahaan raksasa, dengan potensi implikasi jangka panjang bagi tata kelola industri dan preseden hukum.***