Menimbang Utang Menjaga Anggaran
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
Oleh: Yuliantono
INILAH, Bandung - Rencana pinjaman daerah Rp3,4 triliun masih menjadi hitung-hitungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, rencana pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tersebut belum diputuskan. Pemprov Jabar masih menunggu kepastian pencairan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Ya, masih ini kan kita masih nunggu juga keputusan dari Jakarta. Kan kita juga masih terus berkomunikasi dengan teman-teman di Jakarta, termasuk dengan Kementerian Keuangan, menyangkut hal yang menjadi hak kita (Transfer ke Daerah dan Dana Bagi Hasil),” kata Dedi di Gedung Merdeka, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Jika nantinya diperlukan, pinjaman tersebut disiapkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik, terutama sekolah, rumah sakit, serta jalan desa.
“Ya untuk itu, penyelesaian kekurangan-kekurangan pembangunan infrastruktur dan sejenisnya. Terutama layanan-layanan dasar, sekolah, rumah sakit, itu yang paling utama jalan desa,” ujarnya.
Namun, Dedi kembali menegaskan, angka Rp3,4 triliun tersebut masih sebatas opsi yang tengah dikaji.
Keputusan baru akan diambil setelah pemerintah pusat memberikan kepastian mengenai TKD dan DBH. Jika anggaran tersebut dapat dicairkan sesuai kebutuhan, skema pinjaman bisa saja tidak diperlukan.
“Nanti aja, kalau sudah ada kepastian,” katanya.
Di tengah kekhawatiran soal tambahan utang, Dedi memastikan skema pembiayaan itu tidak akan diarahkan menjadi beban pemerintahan berikutnya. Masa pinjaman, kata dia, dibatasi dalam periode kepemimpinannya.
“Ya enggak. Jadi gini, enggak jadi beban fiskal, karena itu kan hanya berlaku pada kepemimpinan saya 5 tahun,” tegasnya.
Bagi Dedi, pinjaman daerah bukan semata-mata menambah utang, melainkan pilihan untuk mempercepat pembangunan. Proyek yang semula diproyeksikan selesai pada 2030 diharapkan dapat dituntaskan lebih awal jika sumber pembiayaan tambahan memang diperlukan. (gin)
Editor : Inilahkoran


