Rumah Dibangun Harapan Disusun

Oleh : Yuliantono

Rumah bukan sekadar bangunan dengan dinding, atap, dan pintu. Bagi keluarga yang selama ini tinggal di hunian tak layak, rumah adalah tempat untuk memulai kehidupan yang lebih aman dan bermartabat.

Karena itu, Program 3 Juta Rumah yang menjadi agenda prioritas nasional kini memasuki tahap penting di Jawa Barat. Bukan lagi sekadar membicarakan berapa banyak rumah yang akan dibangun, tetapi memastikan rumah tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menaruh perhatian besar pada ketepatan sasaran program. Data penerima, proses pembangunan, hingga pengawasan menjadi bagian yang tidak boleh luput dari perhatian.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan tantangan terbesar program tersebut bukan hanya menyelesaikan pembangunan secara fisik. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh proses berlangsung dengan integritas dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

“Yang penting tidak ada otak jahat untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat lewat Program 3 Juta Rumah ini,” ujar Herman dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Jumat (7/8) lalu.

Pernyataan itu menggambarkan satu persoalan yang kerap mengikuti program pembangunan berskala besar: angka dapat terlihat mengesankan, tetapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.

Satu rumah yang berdiri memang dapat dihitung sebagai capaian. Namun, bagi keluarga penerima, rumah tersebut harus benar-benar menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak.

Di situlah validasi data menjadi penting. Pemerintah tidak ingin program berakhir pada laporan jumlah rumah yang dibangun. Setiap penerima harus dipastikan sesuai dengan kriteria. Proses pembangunan juga perlu diawasi agar kualitas hunian tidak dikorbankan demi mengejar target.

Herman mengatakan Program 3 Juta Rumah merupakan agenda strategis Presiden yang membutuhkan kerja bersama pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Tidak ada satu pihak yang dapat berjalan sendiri.

Pemerintah daerah memiliki peran memastikan kebutuhan masyarakat di wilayahnya terpetakan dengan baik. Pemerintah pusat menyiapkan kebijakan dan dukungan, sementara pelaksanaan di lapangan membutuhkan pengawasan agar setiap tahapan berjalan sesuai aturan. (gin)