Pasca Pilkada 2024, Bandung Barat Bakal Helat Pilkades Serentak dengan 112 Desa

INILAHKORAN, Ngamprah - Pesta demokrasi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tak hanya berhenti pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bakal dihelat pada November 2024 mendatang.

Pasalnya, pada tahun 2025 perhelatan pesta demokrasi bakal berlanjut untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dengan peserta sebanyak 112 desa se-KBB.

Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) KBB, Kecamatan Lembang menjadi yang terbanyak menggelar Pilkades. Dari 16 desa, ada 11 desa yang akan menggelar pesta demokrasi tersebut.

"Pilkades Serentak 2025 digelar di seluruh kecamatan KBB. Ini menjadi periode pelaksanaan Pilkades Serentak terbanyak di Bandung Barat," kata Kepala Bidang (Kabid) Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) KBB, Hendi Setiyadi kepada wartawan.

"Periodisasi Pilkades tahun 2019 yang habis masa baktinya pada 2025," sambungnya.

Meski begitu, pihaknya masih menunggu revisi Undang-undang (UU) 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sesuai revisi, masa jabatan kepala desa yang selama ini 6 tahun ditambah menjadi 8 tahun.

"Kami masih menunggu revisi resminya, bagaimana aturannya, juklak dan juknisnya. Karena kan, Pilkades Serentak 2025 yang akan digelar di Bandung Barat masih memakai aturan yang berlaku sekarang, yang mengatur masa bakti kepala desa selama 6 tahun," jelasnya.

"Jika 8 tahun, apakah berlaku surut? Bila ya, maka ditambah masa jabatannya dua tahun. Itu berarti Pilkades Serentak 2025 tidak jadi," tambahnya.

Menurutnya,  banyak jabatan kades yang kosong karena meninggal, mengundurkan diri karena maju dalam pemilihan calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2024, dan tersangkut masalah hukum.

"Kalau yang meninggal itu Kepala Desa Kayuambon, Sukasari, Pasirhalang, dan  Campakamekar," tuturnya.

Sementara itu, terang Hendi, yang maju di Pileg 2024 ada 8 kepala desa, yaitu  yaitu kepala desa Cicangkang Hilir, Situwangi, Lembang,  Tanimulya, Mandalamukti, Kades Sukajaya, Kades Wangunharja dan Kades Wangunjaya.

"Untuk Kepala Desa Cibogo, dan Mekarwangi tersangkut persoalan hukum sehingga diberhentikan sementara," terangnya.

Diketahui, pada Pilkades Serentak 2023 lalu dilaksanakan di 12 desa. Untuk membiayai pesta demokrasi tersebut Pemda Bandung Barat menggelontorkan anggaran sebesar  Rp 2,6 miliar.

"Kalau untuk 112 Pilkades diperkirakan butuh anggaran Rp 25 miliar sampai Rp 26 miliar. Dimana setiap desa mendapat anggaran Rp 30 juta ditambah Rp 25.000 per hak pilih," pungkasnya.*** (agus satia negara)