Pembangunan di KBU jadi Pemicu Bencana, DPRD KBB Dorong agar UU Cipta Kerja Tak Hilangkan Peran Camat dan Kades

INILAHKORAN, Ngamprah - DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat agar UU Cipta Kerja bisa berpihak pada pemerintahan wilayah, seperti camat dan kepala desa.

Pasalnya, hadirnya UU Cipta Kerja diibaratkan pisau bermata dua, di satu sisi memudahkan para investor untuk membuat perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Namun, menghilangkan peran penting camat dan kepala desa sebagai aparat kewilayahan.

"Di lapangan banyak pihak yang menyampaikan bahwa salah satu faktor penyebab bencana banjir dan longsor akibat maraknya alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU) itu," kata Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys saat dihubungi, Senin 26 Mei 2025.

"Faktornya itu karena banyaknya objek wisata, pembangunan perumahan dan villa yang memang secara aturan sangat memprihatinkan," ungkapnya.

Menurutnya, setelah adanya pembangunan para camat dan kepala desa baru mengetahui. Padahal, mereka mengetahui bahwa ada daerah-daerah rawan di wilayahnya yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembangunan.

"Kalau pakai OSS dan disuruh melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) pengusaha tidak tahu bahwa daerah tersebut rawan bencana," tuturnya.

Oleh karena itu, sebut Pither, pihaknya bakal mendorong Pemkab Bandung Barat agar keberadaan UU Cipta Kerja juga bisa berpihak kepada pemerintah desa dan kecamatan.

Pada Minggu 25 Mei 2025, Pither mengaku sudah meninjau lokasi bencana longsor di RW 07 Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat untuk melihat dampak bencana longsor yang terjadi pada Jumat 23 Mei 2025.

"Di sana saya melihat dampak bencana secara langsung, ada 10 rumah, dua diantaranya rusak parah akibat tertimpa material longsor yang juga menutup akses jalan di kawasan tersebut," ujarnya.

Untuk sementara, sambung Pither, warga yang terdampak khususnya mereka yang mendiami rumah tersebut diimbau untuk tidak datang dan kembali tinggal mengingat kawasan tersebut masih rawan bencana.

"Saya pun secara spontan memberikan bantuan senilai Rp2 juta per titik yang saya kunjungi untuk membantu menambah persediaan makanan bagi para pengungsi yang terdampak," ujarnya.