Pembangunan SMKN 4 Depok Tak Kunjung Tuntas, DPRD Jabar Minta Perencanaan Dirombak
Pembangunan SMK Negeri 4 Kota Depok yang mulai dibangun sejak 2020 tak kunjung selesai hingga kini. Akses jalan menuju sekolah yang sempit
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Pembangunan SMK Negeri 4 Kota Depok yang mulai dibangun sejak 2020 tak kunjung selesai hingga kini. Akses jalan menuju sekolah yang sempit dinilai menjadi biang keladi lambannya penyelesaian pembangunannya.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmat menilai, perencanaan pembangunan sekolah selama ini tidak terintegrasi. Gedung dibangun, tetapi sarana pendukungnya tertinggal.
“Selama ini perencanaan gedung sekolah belum dibarengi dengan perencanaan sarana dan prasarana pendukung seperti akses jalan. Akibatnya, meskipun gedung sudah dibangun, penggunaannya justru terhambat,” ujar Hasbullah dikutip Rabu 11 Februari 2026.
Menurutnya, pembangunan yang berlangsung dalam rentang 2020 hingga 2025 seharusnya sudah diiringi penyediaan akses jalan permanen. Namun fakta di lapangan menunjukkan kendaraan besar, termasuk alat berat, sulit masuk karena jalan masih berupa tanah dan hanya bisa dilalui kendaraan kecil.
“Dengan akses yang sempit seperti ini, alat berat sulit masuk. Kondisi itu membuat proses pembangunan menjadi melambat dan target penyelesaian mundur,” katanya.
Hasbullah menegaskan, pembangunan sekolah tidak boleh hanya terfokus pada berdirinya bangunan fisik. Aspek aksesibilitas, keamanan lokasi dari potensi bencana, hingga efektivitas penggunaan anggaran pendidikan harus menjadi satu kesatuan dalam desain perencanaan.
Ia bahkan menyarankan pembelian lahan tambahan sekitar 3 ribu meter persegi, guna membuka akses jalan yang lebih layak sekaligus menghadirkan pintu gerbang sekolah yang representatif. Langkah ini dinilai penting agar SMKN 4 Depok tidak terus terjebak dalam pola pembangunan tambal sulam.
Komisi V DPRD Jabar juga mendorong perombakan pola perencanaan melalui sistem satu pintu di Kantor Cabang Dinas (KCD), sehingga pembangunan gedung dan sarana pendukung dirancang dalam satu paket kebijakan yang utuh.
Tak kalah penting, percepatan proses tender juga menjadi perhatian. DPRD Jabar meminta agar tender dimulai satu hingga dua bulan, sebelum tahun anggaran berjalan agar proyek tidak molor dan menyeberang tahun.
“Kalau perencanaan dan tender dimulai lebih awal, sekolah bisa langsung digunakan pada tahun berikutnya tanpa harus menunggu sampai dua tahun anggaran,” tandasnya.***
Editor : JakaPermana
