Pemkab Bandung Rumuskan Kebijakan Percepatan Pengelolaan Irigasi

INILAHKORAN,Soreang- Pembangunan irigasi menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, Marlan mengatakan, penyelenggaraan sektor irigasi menjadi prioritas Bupati Bandung yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan Kabupaten Bandung.

Dokumen itu antara lain dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2025.

"Dimana dalam dokumen perencanaan tersebut tercantum irigasi menjadi sektor strategis dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan," kata Marlan di Soreang, Kamis 14 Agustus 2025.

Dikatakan Marlan, dokumen perencanaan ini juga selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Menurut Marlan, penyelenggaraan pengeloaan irigasi juga menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam rangka mewujudkan program strategis nasional, khususnya program ketahanan pangan dan peningkatan produksi pertanian.

"irigasi yang handal dan efisien juga diharapkan secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup para pertani," ujarnya.

Untuk itu dalam rangka percepatan pengelolaan irigasi di Kabupaten Bandung telah dibentuk Komisi irigasi dan dibangun Gedung Pusat Pengembangan Sumber Daya Air dan irigasi di tahun2025.

"Pusat Pengembangan SDA dan irigasi ini sebagai pusat edukasi, sehingga diharapkan SDM baik secara teknis maupun non teknis dapat lebih memahami dan mendapatkan sertifikasi terkait kemampuan tentang pengelolaan sumber daya air," katanya.

Lebih dari itu dalam rangka upaya percepatan pengelolaan irigasi juga sudah diusulkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat tahun 2025 yang hingga kni masih dalam proses verifikasi melalui Aplikasi SIPUrI (Sistem Informasi pengelolaan irigasi)  dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

"Komisi irigasi juga sudah berjalan dan melaksanakan beberapa kegiatan kunjungan kerja ke beberapa jaringan irigasi," katanya.

Marlan menambahkan, pengelolaan jaringan irigasi bersama Komisi irigasi ini dapat menghasilkan kebijakan pengelolaan irigasi, dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan yang berkelanjutan, serta meningkatkan mutu dan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global.

"Kita rumuskan langkah-langkah nyata dan terukur yang mampu memberikan dampak langsung bagi kemajuan pertanian dan penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung," katanya.***